"Kerugian akibat bencana alam, banjir sementara ini sebesar Rp2,5 triliun. Tapi kerugian akan terus bertambah. Kerugian itu belum bisa dijadikan rujukan karena data yang disampaikan oleh Pemerinta Daerah dan Kementerian Pertanian tidak sesuai dan perlu singkronisasi," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Firman Subagyo di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.
Bila tidak disinkronisasi dan dicocokkan, data itu bisa berakibat negatif bagi para korban.
"Komisi IV DPR RI minta dilakukan verifikasi dan mendata ulang, agar saat memberikan bantuan, tidak yang kelewatan dan ini bisa menjadi masalah karena masyarakat kita sangat sensitif karena bencana alam ini," ungkap politisi Partai Golkar itu.
Selain itu, ujar Firman, pemerintah harus segera melakukan recovery dan mempermudah penyaluran bantuan tanpa birokrasi yang bertele-tele.
"Ada kekhususan dalam prosedur penyaluran bantuan. Tapi tetap berkoordinasi dengan KPK, BPK agar tidak menyalahi hukum karena keadaan darurat," kata Firman.
Selain itu, pemerintah juga memberikan kelonggaran kepada korban bencana alam dalam masalah membayar kredit.
"Pemerintah segera lakukan koordinasi lintas sektor untuk membantu korban. Korban bencana juga punya utang di bank dan saya usulkan kepada OJK agar petani dan nelayan diberikan penghapusan bunga kredit dan penundaan cicilan," katanya.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2014
