Jakarta (ANTARA News) - Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) diharapkan dapat menurunkan bunga penjaminan minimal 50 basis poin atau lebih, karena kalau turun kurang dari 50 basis poin belum mampu mendorong kinerja sektor perbankan. "LPS memang diharapkan dapat menurunkan bunga penjaminan lebih dari 50 basis poin sehingga fungsi intermediasi perbankan makin berkembang dengan baik," kata Direktur Retail Banking PT Bank Mega, Tbk Kostaman Thayib, di Jakarta, Senin. Lembaga Penjaminan dalam waktu dekat ini akan mengadakan pertemuan untuk memutuskan apakah akan melakukan penurunan atau tidak bunga pinjaman sebesar 50 basis poin, sesuai dengan penurunan BI rate sebelumnya dari 17,75 persen menjadi 11,25 persen atau lebih dari 50 basis poin. Sementara itu, LPS dalam Rapat Dewan Komisioner (RDK) bulan lalu memutuskan menurunkan suku bunga penjaminan rupiah dari 12 persen menjadi 11,75 persen untuk periode 15 Agustus sampai 14 September 2006. Ia mengatakan bunga LPS itu merupakan patokan bagi perbankan untuk segera menyesuaikan tingkat bunga simpanannya, yang diharapkan mendorong penurunan bunga pinjaman yang selama ini dinilai masih tinggi. Bunga pinjaman perbankan saat ini berkisar 16 sampai 18 persen dan belum bergerak turun secara signifikan. "Hal ini pula menyebabkan perbankan hati-hati dalam menyalurkan kreditnya kepada nasabah, khawatir terjadi kredit bermasalah (NPL)," katanya. Tingkat inflasi terus melemah, menurut dia, merupakan peluang yang sangat besar bagi Bank Indonesia (BI) untuk melanjutkan penurunan BI rate hingga akhir tahun ini mencapai 10,75 persen dan pada awal tahun 2007 BI rate akan sampai pada 9,5 persen. Indikator ekonomi Indonesia yang makin membaik dengan stabilnya rupiah serta diperbesarnya belanja negara diharapkan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pada tahun 2007 ditargetkan sebesar 6,3 persen, tuturnya. Namun demikian, ia lebih lanjut mengatakan, posisi investasi Indonesia merosot dari 175 negara menjadi urutan 135 dari posisi sebelumnya 131, sehingga perlu usaha perbaikan. "Kami harapkan adanya perubahan iklim investasi yang lebih baik yang dapat dilaksanakan dalam satu atap, sehingga proses perizinan dapat dilakukan dalam waktu yang lebih cepat yang didukung dengan stabilitas keamanan dan kenyamanan," katanya. (*)

Copyright © ANTARA 2006