Singapura (ANTARA News) - Paling tidak 24 orang lagi yang tercantum dalam "daftar hitam tidak resmi" ditolak masuk ke Singapura untuk mengikuti pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia, kata para aktivis, Minggu. Di antara mereka adalah wakil dari kelompok-kelompok masyarakat sipil yang menyerukan "keadilan keuangan" dan sejumlah tuntutan lainnya, kata Antonio Tricarico, ketua La Via Campesina yang sebelumnya dilarang masuk. Hal itu diungkapkan dalam jumpa wartawan yang diselenggarakan oleh kelompok yang berpusat di Italia, Global Sooth, 50 years Cukup, Gender action and Jubilee Sotuh. Kendatipun identitas mereka tidak diungkapkan, larangan itu dikenakan antara lain terhadap dua warga Korea Selatan, seorang Jepang dan seorang India, kata Tricarico, seperti dilaporkan DPA. Ia dan Joy Chavez, cabang kelompok Focus on Globalization Filipina juga termasuk di antara 27 orang yang dilarang masuk pekan lalu, adalah termasuk di antara mereka yang menyelenggarakan satu forum mengenai alternatif bagi IMF dan Bank Dunia d[ sebuah hotel Singapura. Kedua orang itu diizinkan memasuki negara tersebut dari pulau Batam Minggu pagi menyusul pencabutan larangan oleh Singapura terhadap 22 dari 27 aktivis yang semulanya dianggap dapat mengganggu keamanan. Mereka adalah di antara 164 organisasi masayarakat sipil (CSO) yang memboikot pertemuan IMF-Bank Dunia dan berencana akan kembali ke pulau itu di mana ratusan aktivis telah menyelenggarakan satu forum tiga hari. Chavez mengatakan aksi-aksi resmi terhadap pihak berwenang Singapura adalah di antara kemungkinan yang sedang dipertimbangkan. "Kesulitasn besar dihadapi oleh mereka yang ditolak masuk," kata nya. "Kami masih belum menerima penjelasan dari pihak berwenang kenapa mereka masuk dalam daftar hitam dalam tempat pertama." Ia menyatakan pelanggaran hak asasi manusia dan "bahaya besar" mereka hadapi akibat dicap " membahayakan keamanan." Kemarahan internasional Singapura mengharapkan bahwa dengan menyelenggarakan pertemuan terbesarnya akan dapat meningkatkan usahanya untuk menjadi satu pusat konvensi internasional, tetapi perlakuan terhadap CSO menimbul kemarahan internasional. Pemerintah-pemerintah ASEAN yang beranggotakan 10 negara bungkam , kata Chavez, yang menyalahkaan kebijakan kelompok itu untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. ASEAN beranggotakan negara-negara Singapura, Thailand, Indonesia, Malaysia,. Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Vietnam dan Thailand. Banyak forum masyarakat sipil yang menurut rencana akan menyelenggarakan forum pertemuan berbarengan dengan pertemuan-pertemuan itu dibatalkan akibat dari boikot itu. Di antara mereka adalah forum bagi anak-anak dalam konflik yang terjadi di negara-negara yang kacau, yang akan diselenggarakan organisasi sosial Save the Children. Forum-forum mengenai kebijakan kesehatan masyarakat dan air di negara-neara berkembang juga dibatalkan karena marah akibat masuk daftar hitam itu. IMF dan Bank Dunia telah mengakreditasi 508 aktivis dari 68 negara. Sejumlah 164 organisasi masyarakat sipil yang menyenggarakan pertemuan di Batam,Jumat mengumumkan pemboikotan terhadap semua acara resmi IMF dan Bank Dunia. Dalam melanjutkan boikot itu, Chavez mengatakan,"Tidak ada permintaan maaf pada individu-individu yang terlibat. Tidak ada larangan dibuat bagi penahanan selama berjam-jam, deportasi, atau mengubah rute atau pembatalan terbang." Singapura menganggap dirinya sebagai sasaran utama bagi serangan teroris dan meningkatkan keamanan sampai maksimum bagi pertemuan-pertemuan itu, dengan 10.000 polisi dan tentara digelar di negara itu. Negara itu melarang unjukrasa publik sejak 1960-an dan pertemuan di luar gedung yang dihadiri lebih dari empat orang, memerlukan izin polisi. (*)

Copyright © ANTARA 2006