"Memang agenda ini akan membutuhkan anggaran besar, tapi akan semakin memperkuat aspek untuk mengontrol wilayah laut," katanya di Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan, kebijakan maritim Indonesia saat ini masih tumpang tindih dan lemah dari sisi penegakan hukum di laut, sehingga menyebabkan kerugian dan biaya tinggi bagi pengguna jasa kelautan di Tanah Air.
"Kita harus mengintegrasikan perangkat perundangan sektoral yang kelak akan menjadi jalan untuk mengikat siapapun yang akan memegang pemerintahan lima tahun ke depan untuk fokus mengembangkan Indonesia sebagai negara maritim berbasis negara kepulauan," katanya.
Menurut Mahfudz, ke depan, harus ada upaya pengamanan dan penegakan hukum di wilayah maritim Indonesia untuk mewujudkan kondisi maritim yang aman dan damai.
Apalagi, bagi negara kepulauan seperti Indonesia, laut memiliki posisi strategis dan potensi yang luar biasa dalam bidang ekonomi, pertahanan, maupun keamanan.
"Sudah saatnya kita meningkatkan kapasitas seluruh sumber daya kelautan yang kita miliki," katanya.
Indonesia, kata dia, sudah saatnya mengubah visi pembangunan yang hanya berorientasi pada daratan menjadi pembangunan yang berorientasi kemaritiman.
Pewarta: Hanni Sofia
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2014
