“Pelayaran domestik menjadi kunci bagi pemerataan pembangunan dan ekonomi di Indonesia, khususnya untuk Indonesia bagian timur,” ujar Harjono dalam seminar "Ketahanan Nasional Membangun Konektivitas Maritim Selatan-Selatan" yang diselenggarakan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Jakarta, Rabu.
Dia menjelaskan dalam penataan ulang pelayaran domestik, penting untuk memperhatikan sejumlah aspek seperti asas cabotage, pembagian sentra logistik, pelaku usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM), karakter pelabuhan, serta pembinaannya.
Terkait cabotage, Harjono mengatakan bahwa asas tersebut secara murni dan konsekuen di semua lini kegiatan infrastruktur perlu ditegakkan kembali, untuk menjaga kepentingan dan kedaulatan bangsa dan negara dalam mengatur distribusi kebutuhan hidup sehari-hari.
Ia juga menilai bahwa pemerintah perlu membagi sentra logistik industri dasar dan kebutuhan pokok menjadi tiga sentra, yakni Indonesia bagian barat, bagian tengah, dan juga Indonesia bagian timur.
“Langkah ini sebagai upaya agar pembangunan bisa dirasakan semua pihak di wilayah NKRI, selain juga saya menilai hal ini mampu mengurangi beban biaya transportasi,” ujarnya.
Di saat yang bersamaan, pembangunan nasional terkait infrastruktur pelayaran juga mestinya bisa memajukan pelaku UMKM, terutama masyarakat di pulau terpencil, di atas kepentingan nasional yang lain.
“Tanpa menutup adanya investasi berskala besar, karena UMKM merupakan penyanggah hidup utama bagi mayoritas bangsa Indonesia, untuk mencegah kesenjangan sosial di masyarakat,” katanya.
Dia menjelaskan karakter pelabuhan laut di Indonesia yang terletak di berbagai pulau dan sungai yang beragam kondisi dan situasi alamnya seperti draft, pasang surut, lebar sungai, serta situasi perubahan cuaca, juga harus menjadi perhatian pelaksana angkutan laut.
Untuk itu menurut dia, desain kapal-kapal sangat penting disesuaikan dengan kondisi alam tersebut, terutama bagi pelayaran domestik agar dapat beroperasi semaksimal mungkin, dalam menghadapi perubahan cuaca yang terjadi sepanjang tahun, dengan tepat waktu dan daya angkut penuh atau full and down.
Harjono juga mendorong semua infrastruktur pelayaran domestik bisa dikuasai oleh negara, dan pembinaannya dilakukan langsung oleh pemerintah.
“Pengaturannya (rute dan tarif kapal) harus dilakukan langsung oleh pemerintah bukan diserahkan pada mekanisme pasar,” tambahnya.
Baca juga: Lemhannas upayakan sejarah kelam maritim dunia tak terulang
Baca juga: Lemhannas waspadai aksi teror baru akibat eskalasi Israel-Palestina
Pewarta: Cahya Sari
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2023
