"Saya prihatin Indonesia ini disebut negara agraris, tapi nasib petani di Indonesia justru terus terpuruk sampai pada titik nadir paling bawah dan nyaris kehilangan harapan untuk bisa hidup sejahtera dengan mengandalkan profesi tani," kata kandidat anggota DPRD Kota Serang dari Dapil Kecamatan Curug dan Walantaka itu di Serang, Sabtu.
Menurut dia, hal itu terjadi karena pembangunan sektor pertanian selama ini tidak diarahkan untuk memberdayakan dan membangun kemandirian petani sehingga mereka tak punya ketergantungan kepada pihak lain dalam mengelola pertanian.
Contoh paling mencolok, kata alumni Fakulta Pertanian UNILA Lampung 2003 itu, adanya ketergantungan yang sangat kuat para petani terhadap suplai pupuk, benih berkualitas, hingga obat pembasmi hama.
"Ketergantungan itulah yang kerap dimanfaatkan para cukong untuk mengambil untung sebesar-besarnya dengan memainkan harga pupuk serta obat pembasmi hama hingga petani terus menerus merugi dan sulit sejahtera. Akhirnya banyak lahan pertanian sangat produktif beralih fungsi menjadi mall, kalau petani bisa sejahtera semua itu bisa dicegah," ujar politisi PKS yang juga penyuluh para petani se-Kota Serang itu.
Tri Wulandari yang lahir di Jakarta 22 Mei 1980 itu mengemukakan para petani yang selama ini sudah sangat mengenali pola-pola serangan hama diajak mencari terobosan pola-pola pengendalian hama secara alamai agar secara bertahap mampu melepaskan diri dari ketergantungan kepada obat pembasmi hama buatan pabrik.
"Bila semua petani sudah bisa mandiri memenuhi kebutuhan benih, pupuk, dan obat pembasmi hama, maka celah untuk didikte para cukong dan tengkulak menjadi lebih sempit," katanya.
Ketika ditanya tentang perlindungan negara bagi kaum perempuan dari segala tekanan kekerasan, pelecehan, KDRT hingga perkosaan, dia menyatakan hal itu masih perlu terus ditingkatkan tapi yang lebih penting adalah sikap kaum perempuan itu sendiri yang harus bangkit bersama-sama untuk melawan segala bentuk kekerasan kepada perempuan.
"Di antara berbagai kasus yang paling menyedihkan adanya kebijakan pemerintah untuk terus mengirim TKW ke luar negeri untuk menjadi pembantu. Apa pun dalihnya itu sulit diterima karena pembantu itu adanya di rumah. Bagaimana negara bisa melindungi TKW yang menjadi pembantu di rumah orang asing di luar negeri. Saya ingin semua perempuan Indonesia terbuka pandangannya jangan mau jadi pembantu, sebisa mungkin pilih alternatif yang lainnya," demikian Tri Wulandari.
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2014
