John mengatakan, sidang paripurna akan berlangsung pada 27 Maret dan berencana mengumpulkan perwakilan dari ke-193 negara anggota.
Bentrokan atas Krimea, sebelumnya sebuah republik otonom di dalam Ukraina, telah memicu pertarungan geopolitik terbesar antara Rusia dan Barat sejak akhir Perang Dingin.
Para pemimpin di republik yang didominasi etnis-Rusia menolak untuk mengakui legitimasi pemerintah di Kiev yang tampil berkuasa di tengah protes-protes dengan kekerasan bulan lalu, bukan mengupayakan reunifikasi dengan Rusia.
Sebuah referendum tentang masalah ini telah digelar dan hasilnya lebih dari 96 persen pemilih mendukung gerakan untuk meninggalkan Ukraina dan bergabung dengan Rusia.
Sebuah resolusi Dewan Keamanan PBB yang didukung Barat untuk menyatakan tidak sah pemungutan suara di Krimea didukung oleh 13 dari 15 anggota dewan, tetapi ditolak ketika Rusia melaksanakan hak vetonya.
Tidak seperti resolusi Dewan Keamanan, keputusan Majelis Umum tidak mengikat dan tidak memiliki implikasi hukum bagi negara-negara yang bersangkutan.
(H-AK)
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2014
