Para pejabat itu termasuk seorang wakil direktur jenderal Vietnam Railways Corporation (VRC), dua wakil direktur Manajemen Unit VRC Project Railway (RPMU) dan manajer proyek, demikian laporan Bao Giao Thong (Berita Transportasi), sebuah koran online di bawah Kementerian Transportasi Vietnam, Selasa.
Kantor para pejabat tersebut telah disegel untuk penyelidikan, kata Bao Giao Thong.
Pada Senin, Administrasi Kereta Api Vietnam memutuskan untuk memberhentikan direktur RPMU dari pekerjaan.
Perdana Menteri Vietnam, Nguyen Tan Dung, pada rapat reguler pemerintah akhir Maret, memerintahkan instansi terkait untuk segera menyelidiki kasus ini dan berkoordinasi erat dengan pihak Jepang selama penyelidikan.
Departemen Transportasi telah dengan cepat dan serius meninjau semua proyek kereta api itu, terutama yang melibatkan Konsultan Transportasi Jepang (JTC).
Para petugas kereta api, baik yang sedang berdinas maupun yang sudah pensiun diminta untuk menulis klarifikasi.
Pada 20 Maret, surat kabar Jepang Yomiuri Shimbun melaporkan bahwa presiden JTC mengaku perusahaannya telah membayar total 80 juta yen Jepang (782.640 dolar AS) sebagai imbalan untuk bantuan pembangunan proyek perintah resmi senilai 4,2 miliar yen Jepang (41 juta dolar AS) di Vietnam.
Suap ini diyakini telah dibuat untuk seorang pejabat senior dari kantor yang bertanggung jawab untuk administrasi proyek, kata surat kabar Jepang.
Menurut media setempat, Vietnam dan Jepang telah sepakat untuk membentuk komite bersama guna menangani kasus ini, demikian laporan Xinhua.
(H-AK)
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2014
