Jayapura (ANTARA News) - Pasca kerusuhan massa yang berakibat dibakarnya gedung DPRD Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua, di Mulia, ibukota kabupaten itu pada Jumat (13/10), pemerintah setempat memberlakukan jam malam guna menciptakan ketertiban hidup bermasyarakat dan mencegah hal-hal yang mungkin terjadi seperti perampokan, pembunuhan dan tindakan kriminal lainnya. "Pemerintah mengambil langkah-langkah antisipatif dengan memberlakukan jam malam di Mulia, sejak Jumat (13/10) hingga Jumat (20/10) mendatang. Jam malam berlaku mulai Pukul 19.00 WIT hingga Pukul 06.00 pagi WIT," kata Pj.Bupati Puncak Jaya, Henoch Ibo kepada ANTARA di Mulia, Sabtu. Dia mengatakan, begitu banyak warga masyarakat merasa kecewa karena mereka tidak menerima dana BLT, padahal mereka sendiri masih hidup di bawah garis kemiskinan. Pemerintah daerah telah mengusulkan jumlah warga yang berhak menerima dana bantuan bagi keluarga miskin itu sebanyak 34.000 warga namun yang dikabulkan hanya 10.000 warga. Mereka yang tidak masuk dalam daftar penerima dana BLT itulah yang membuat kerusuhan hingga membakar gedung DPRD setempat dan merusakkan kantor bupati dan kantor distrik. Bupati Henoch mengatakan, pihaknya sangat memahami amukan massa itu karena begitu banyak warga masyarakat miskin itu datang ke kota Mulia untuk mengambil dana BLT dengan berjalan kaki berjam-jam lamanya malahan tidak sedikit dari warga itu yang berjalan kaki selama beberapa hari dari kampung mereka. Semula, lanjutnya direncanakan penerimaan dana bantuan bagi orang miskin itu dilakukan di desa atau kampung-kampung namun karena jumlah personil dari Kantor Pos dan aparat keamanan sangat sedikit tidak sebanding dengan banyaknya kampung dan desa sehingga diputuskan penerimaan dana BLT di ibukota distrik. Dia juga menduga, berdasarkan laporan dari banyak pihak, amukan massa pada Jumat (13/10) itu didalangi pihak ketiga. Sejak terjadi penyerangan oleh kelompok Tentara Papua Merdeka-Organisasi Papua Merdeka (TPM/OPM) pada tahun 2004 yang dikenal dengan sebutan peristiwa Tingginambut, kelompok ini masih terus beroperasi di wilayah Puncak Jaya. Tidak tertutup kemungkinan amukan massa pada kesempatan penerimaan dana BLT itu didalangi kelompok ini. "Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bersama maka pemerintah memberlakukan jam malam selama satu minggu terhitung mulai Jumat (13/10) hingga Jumat (20/10). Kami berharap aparat keamanan memberikan bantuan maksimal demi terciptanya rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan di wilayah ini," katanya.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006