Palu (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia menyetujui permintaan tokoh Muslim Poso untuk membentuk tim rekonstruksi untuk menyelidiki kasus bentrokan antara anggota Brigade Mobil Kepolisian Negara RI (Brimob Polri) dengan warga Poso pada Minggu pekan lalu, serta kasus-kasus kekerasan yang pernah terjadi di bekas daerah konflik itu. "Kami juga mengusulkan perwakilan MUI (Majelis Ulama Indonesia) Pusat untuk dilibatkan dalam tim rekonstruksi," kata KH Adnan Arsal, salah seorang tokoh masyarakat Poso, usai mengikuti pertemuan dengan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla dengan para tokoh Poso di Palu, Minggu malam. Dalam pertemuan di antara Wapres Kalla dengan Deklarator Malino untuk perdamaian Poso dari komunitas Muslim itu, menurut dia, tim rekonstruksi bentukan pemerintah itu akan berada dibawah koordinasi Menko Polhukam dan keanggotaannya melibatkan pemerintah daerah dan perwakilan masyarakat setempat. Mengenai ultimatum pimpinan ormas Muslim Poso, agar pemerintah menarik seluruh pasukan Brimob non-organik dari wilayah Poso, Adnan mengatakan, pemerintah masih mempertimbangkan dengan melihat situasi keamanan di Poso. "Pemerintah berjanji akan menarik seluruh pasukan Brimob BKO (bawah kendali operasi) jika situasi keamanan memungkinkan," kata dia. Sekalipun demikian, lanjut Ketua Umum Forum Silaturrahmi Perjuangan Umat Islam Poso tersebut, aksi unjuk rasa melibatkan ribuan massa yang dijadwalkan hari Senin (30/10) tetap dilaksanakan dengan tuntutan mendesak penarikan pasukan BKO dari Poso. Kyai Adnan menilai pertemuan Wapres Jusuf Kalla dengan lebih 30 tokoh muslim dan sebagian besar di antaranya adalah Deklarator Malino, memberi kontribusi positif sekalipun pertemuan berlangsung terpisah dengan tokoh-tokoh Nasrani. "Tidak ada masalah dengan adanya pertemuan Wapres dengan tokoh Muslim dan Nasrani yang secara terpisah," ujar penandatanganan Deklarator Malino untuk perdamaian Poso ini. Sofyan Farid Lembah SH, MH, yang juga salah seorang peserta pertemuan, mengatakan bahwa dalam pertemuan tertutup yang berlangsung lebih dua jam sejak pukul 21.15 Wita itu, Kyai Adnan berjanji menyerahkan warga Muslim Poso yang DPO (daftar pencarian orang) kepada polisi, karena diduga terlibat aksi kekerasan. "Ustad Adnan bahkan meminta kepada Kapolri Jenderal Pol Sutanto yang juga ikut dalam pertemuan untuk menyerahkan daftar DPO kepadanya, agar bisa membantu mencari dan menyerahkan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku," kata Sofyan mengutip pernyataan Kyai Adnan Arsal. Sejauh ini Wapres Kalla belum memberikan pernyataan resmi mengenai pertemuan dengan tokoh Muslim yang berlangsung di Aula Kantor Bappeda Sulteng Jln Mohammad Yamin Palu itu. Sesaat setelah pertemuan dengan tokoh Muslim, Wapres dan rombongan menuju Gubernuran Siranindi II yang bersebalahan dengan Kantor Bappeda Sulteng, untuk menggelar pertemuan serupa dengan tokoh-tokoh Nasrani yang hingga kini masih berlangsung. Kedatangan Jusuf Kalla ke Palu didampingi Menkopolhukam Widodo AS, Kapolri Jenderal Pol Sutanto, Kepala BIN Syamsier Siregar, Mensos Bachtiar Chamsyah, Menkum dan HAM Hamid Awaluddin, dan Mendagri M. Ma`ruf. Dalam dua pertemuan secara terpisah itu, Gubernur Sulteng Bandjela Paliudju dan Wagub Ahmad Yahya, Ketua DPRD Sulteng Murad Nasir, Kapolda Brigjen Pol Badrodin Haiti, dan Komandan Korem 132/Tadulako Kolonel Inf Husein Malik turut menghadirinya. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2006