Pengakuan cepat Rusia ini memicu krisis diplomatik baru yang bisa mendorong jatuhnya lagi sanksi Barat.
"Kami menghormati pengungkapan keinginan penduduk tenggara (Ukraina)," kata Kementerian Luar Negeri Rusia seperti dikutip AFP.
"Mereka yang terpilih telah menerima mandat untuk menuntaskan masalah-masalah praktis dalam membangun kembali kehidupan normal di kawasan itu."
Sebaliknya, diplomat utama Uni Eropa Federica Mogherini mengecam pemilu separatisme itu sebagai hambatan baru bagi jalan menuju perdamaian.
Sedangkan Presiden Ukraina Petro Poroshenko mengecam pemilu itu karena diselenggarakan di bawah ancaman tank dan senjata.
Pemimpin pemberontak di dua kantong separatis sendiri enggan untuk melakukan kompromi begitu mereka dipastikan memenangkan Pemilu.
"Ukraina tak menginginkan perdamaian sebagaimana yang diklaimnya. Jelas mereka memainkan standard ganda," kata presiden terpilih dari wilayah yang menamakan dirinya Republik Rakyat Donetsk, Alexander Zakharchenko.
Zakharchenko yang menjadi pemimpin Donetsk, meraih 81 persen suara, sedangkan dua lawannya memperoleh sembilan persen.
Di Lugansk, pemimpin pemberontak Igor Plotnitsky, mantan perwira tentara Uni Soviet, meraih 63 persen suara, demikian AFP.
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2014
