Sebanyak 61,71 persen responden menginginkan KIH diberikan posisi, sebanyak 22,86 persen tidak setuju, dan sebanyak 15,43 persen tidak tahu atau tidak menjawab,"
Jakarta (ANTARA news) - Lembaga penelitian Lingkaran Survei Indonesia-Denny JA menyebutkan mayoritas publik menginginkan partai-partai Koalisi Indonesia Hebat diakomodasi dalam pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan.

Peneliti LSI-Denny JA, Dewi Arum di Jakarta, Kamis, mengatakan berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 1.200 responden yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia, sebanyak 61,71 persen responden menginginkan KIH diberikan posisi dalam komisi dan alat kelengkapan dewan.

"Sebanyak 61,71 persen responden menginginkan KIH diberikan posisi, sebanyak 22,86 persen tidak setuju, dan sebanyak 15,43 persen tidak tahu atau tidak menjawab," ujarnya.

LSI-Denny JA mengatakan ada tiga alasan mayoritas responden ingin KIH diakomodasi dalam pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan.

Pertama, publik menilai kemenangan legislatif adalah kemenangan kolektif partai sehingga kekuasaan komisi seharusnya dibagi secara proporsional.

Kedua, dengan mengakomodasi KIH, akan terjadi check and balances, dan komisi tidak dimonopoli partai atau koalisi tertentu.

Ketiga, dengan mengakomodasi KIH maka dapat menjadi sebuah langkah kompromi bagi KIH untuk membubarkan DPR tandingan di parlemen.

Sementara itu terkait adanya sejumlah responden yang tidak ingin KIH diakomodasi dalam pimpinan komisi/alat kelengkapan dewan, LSI menyatakan hal itu mencerminkan responden yang memang pro terhadap kubu Prabowo.

"Mungkin mereka yang menolak adalah mereka yang memilih Prabowo. Mereka menganggap KIH sejak awal tidak mencerminkan langkah politik yang baik. Tetapi mayoritas responden tetap menginginkan KIH diakomodasi," ujar dia.

Lebih jauh dia mengatakan mayoritas responden menginginkan DPR saat ini bersatu kembali dan DPR tandingan yang dibentuk KIH membubarkan diri.

"Mayoritas responden sebesar 61,20 persen, ingin DPR tandingan yang dibentuk KIH segera membubarkan diri. Hanya 22,95 persen yang membenarkan DPR tandingan," ujar dia.

Survei LSI-Denny JA dilakukan melalui quickpoll pada 3-4 November 2014 dengan menggunakan metode multistage random sampling.

Survei ini menyertakan 1.200 responden tersebar di 33 Provinsi di Indonesia, dengan tingkat margin of error sebesar +/- 2,9 persen, dan dilengkapi penelitian kualitatif metode analisis media nasional, FGD, dan wawancara mendalam.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2014