"Menjaga dan membangun NKRI jadi tantangan Presiden Jokowi ketika pemerintahannya akan membuka lebar pintu masuk ke Indonesia bagi banyak negara di kawasan," kata Mahfudz Siddiq di Jakarta, Jumat.
Mahfudz mengatakan apabila pengamanan dan pembangunan wilayah perbatasan gagal dilakukan, maka kebijakan membuka luas pintu Indonesia bagi negara-negara lain di kawasan justru bisa jadi bumerang.
Dia menegaskan kasus terampasnya Pulau Sipadan dan Ligitan harus menjadi pelajaran berharga terutama klaim terakhir Malaysia terhadap tiga desa di Kabupaten Nunukan, Nusa Tenggara Timur adalah sengketa lama.
"Leluasanya negara lain mengklaim krn fungsi pengamanan dan pembangunan tidak berjalan efektif," ujarnya.
Menurut dia, pengelolaan wilayah perbatasan menjadi tugas besar dan berat pemerintahan Presiden Jokowi di tengah ide membangun Indonesia sbg negara maritim.
Mahfudz menilai sengketa perbatasan justru banyak terjadi di wilayah laut dan klaim terhadap wilayah daratan Indonesia oleh negara-negara tetangga juga yang berada di wilayah batas perairan.
"Tidak cukup hanya dengan jalan pengamanan wilayah perbatasan yang selama ini memfungsikan TNI di garis depan," katanya.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2014
