"Di Indonesia ini banyak sekali desa-desa yang terletak didaerah perbatasan, hampir 1.400 desa, termasuk di Kepulauan Riau. Saya minta Pemda Provinsi Riau segera membangun kantor-kantor desa, membangun pusat layanan kesehatan dan lain sebagainya," kata Dadang saat melakukan pertemuan antara Komisi II DPR RI dengan Gubernur Kepri, Muhammad Sani di Tanjungpinang, Selasa.
Sementara itu, terkait dengan Pilkada serentak yang akan digelar Desember 2015 (kecuali di Tanjungpinang), Dadang mengingatkan Pemda Kepri untuk tidak salah menggunakan anggaran yang sudah disiapkan sebesar Rp131,6 miliar rupiah (untuk KPU Kepri sebesar Rp89 miliar, Bawaslu Kepri Rp33,6 miliar dan untuk pengamanan Pilkada oleh Polda KepriRp8,779 miliar).
"Maksud saya, apakah anggaran tersebut hanya untuk pemilihan gubernur saja atau tidak?. Bagaimana dengan anggaran untuk pilkada seperti di Batam, Bintan, apakah sudah termasuk. Jangan sampai double anggaran, di Provinsi dianggarkan, lalu di pemda kab/kota juga dianggarkan," kata Dadang.
Ia juga meminta KPU dan Bawaslu Kepri untuk saling bersinergi terkait anggaran tersebut.
"Begitu juga dengan masalah keamanan, jangan ada permintaan double untuk pengamanan, dianggarkan oleh prov, nanti juga diminta kepada pemda kab/kota," kata purnawirawan TNI itu.
Pertemuan dengan Gubernur tersebut dihadiri oleh Walikota Batam, Bupati Bintan, Walikota, Tanjungpinang, Danrem 033 WP, Danguskamla Armabar, Danlantamal IV, Kajati Kepri, Polda Kepri.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2015
