"Saya kira akan diperlukan nanti (penambahan penyertaan modal negara/PMN) ketika ekspansinya semakin besar, kita support dari Komisi XI," ujar Gus Irawan di Jakarta, Rabu.
Terkait Program Sejuta Rumah yang dicanangkan Pemerintahan Jokowi-JK, Gus Irawan menilai diperlukan lembaga yang kuat utamanya dari segi modal untuk bisa fokus membiayai sektor perumahan yang masih mengalami backlog (kekurangan rumah) hingga 13,5 juta unit.
"Ekspansi itu butuh buffer modal, kalau modalnya nanti sudah tidak pada rasio yg ideal, mungkin Komisi XI yang mengusulkan untuk tambah modal ke BTN dan pemerintah seharusnya dukung itu karena ada penugasan khusus untuk siapkan rumah buat rakyat," kata Gus Irawan.
Untuk sumber dana penambahan modal BTN, tidak menutup kemungkinan menggunakan dana dari lembaga seperti Jamsostek dan Taspen.
"Itu bisa dikomunikasikan," ujar Gus Irawan.
Direktur Utama BTN Maryono mengatakan, dengan tugasnya yang khusus dan sangat besar dalam membiayai sektor perumahan, pihaknya memang memerlukan modal yang besar pula.
"Jika ada PMN, ya bank kita butuh tambahan modal sekitar Rp5 triliun lah," kata Maryono.
Maryono menuturkan, permasalahan sektor perumahan secara umum meliputi masalah lahan, perizinan, dan pembiayaan. Terkait dengan masalah lahan dan perizinan, BTN mengharapkan bantuan dari DPR agar proses tersebut menjadi lebih singkat dan lahannya mudah untuk disertifikatkan.
"Kemudian, karena akan ada kerja sama dengan pemda, kami juga minta dukungan kepada DPR untuk bantu menjembatani supaya kita bisa bekerja lebih optimal. Kita tidak bisa melaksanakan Program Satu Juta Rumah hanya diserahkan kepada BTN saja, tapi diperlukan peran dari semua pihak untuk sepakat bersama-sama membangun," kata Maryono.
Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015
