"Setingkat gubernur informasinya ada. Setingkat bupati juga banyak. Kami sedang melakukan klarifikasi," katanya ditemui dalam pelatihan sinergi kampanye revolusi mental dan reformasi birokrasi di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Jumat.
Namun, Yuddy tidak membeberkan detail terkait nama dan asal kepala daerah yang terindikasi menggunakan ijazah abal-abal itu.
Menurut dia, banyak pejabat daerah yang juga menjadi korban perguruan tinggi abal-abal alias tanpa izin yang mengeluarkan ijazah palsu.
"Saya belum merekapitulasi secara umum tetapi banyak di daerah dan (pejabat) daerah ini banyak yang menjadi korban dari perguruan tinggi abal-abal yang mengeluarkan ijazah. Yang satu ingin meningkatkan status dengan cepat dengan cara tidak jujur, yang satu melakukan kejahatan pidana dengan membuat sertifikat," ucapnya.
Kemenpan-RB telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada 28 Mei 2015 melalui rapat koordinasi.
Nantinya Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi akan mengeluarkan daftar merah perguruan tinggi tanpa izin. Sedangkan Polri akan mengusut laporan masyarakat yang mengadukan adanya ijazah palsu.
"Mudah-mudahan minggu depan dugaan adanya penggunaan ijazah palsu oleh pejabat atau birokrat, baru kita akan rekapitulasi. Nanti kami tanyakan ke daerah," ucapnya.
Pemerintah sebelum telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2015 dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang menginstruksikan inspektorat di daerah melakukan verifikasi ulang keabsahan ijazah palsu seluruh PNS.
Pewarta: Dewa Wiguna
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2015
