"Razia, kekerasan dan tindakan main hakim sendiri yang menggambarkan perilaku premanisme justru akan muncul menjelang dan sepanjang Ramadhan," kata Hendardi, di Jakarta, Senin.
Hendardi mendesak aparat kepolisian, termasuk Kementerian Agama, untuk melakukan berbagai upaya menekan aksi-aksi main hakim sendiri dan menindak kelompok-kelompok yang mengatasnamakn agama dan kesucian Ramadhan sebagai pembenar aksi premanisme.
Apalagi, Setara Institute mencatat bahwa selama tujuh bulan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla terdapat 116 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan dengan 136 tindakan. Hal itu jauh dari harapan publik terhadap pemerintahan Jokowi-JK.
Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos, mengatakan belum ada kemajuan berarti di bidang kebebasan beragama selama tujuh bulan masa jabatan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
"Publik pernah dijanjikan harapan baru Jokowi-JK. Hingga tujuh bulan memimpin, belum ada terobosan progresif apa pun yang dapat mejawab harapan itu. Kami khawatir hal itu meningkatkan ketidakpercayaan publik pada pemerintahan," tuturnya.
Menurut Bonar, ketidakpercayaan publik mudah menguat seiring dengan kebijakan-kebijakan lain, seperti politik pemberantasan korupsi yang dinilai tidak jelas, peningkatan kesejahteraan rakyat yang berjalan lamban dan upaya penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia masa lalu yang mengarah pada impunitas.
Bonar mengatakan hal itu bertolak belakang dengan optimisme publik akan adanya perubahan signifikan, khususnya dalam bidang kebebasan beragama dan berkeyakinan, seiring dengan keterpilihan Jokowi sebagai presiden yang disambut dengan euforia.
"Apalagi saat masih menjabat gubernur DKI Jakarta, Jokowi sangat progresif terhadap isu kebebasan beragama, misalnya tentang pemilihan Lurah Susan meskipun mendapat penolakan dari warga sekitar. Saat itu Jokowi mengatakan lebih mengedepankan prestasi daripada latar belakang agama," katanya.
Pewarta: Dewanto Samodro
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2015
