Presiden Jokowi telah menyerahkan surat kepada DPR RI soal calon Panglima TNI.
"Saya lihat copynya sepintas, calon Panglima TNI adalah Pak Gatot Nurmantyo, dari Angkatan Darat," kata Fahri di Gedung DPR RI, Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.
Dengan surat ini, kata Fahri, DPR RI berharap Presiden menjelaskan ini. "Ini tidak ada pelanggaran UU. Tapi ini mengubah konsensus yang dibangun sepuluh tahun oleh SBYsby. Kami tak menuduh Presiden ada motif politik didalamnya. Tapi yang kita harapkan presiden ada penjelasan lebih spesifik. Misalnya kalau presiden bilang hak prerogatif, ya itu biasa saja," kata Fahri.
Tapi bagaimanapun, tambahnya, keputusan Presiden Jokowi itu, bisa mengubah kebiasaan itu ada satu penjelasan. "Tubuh TNI harus kita jaga profilnya, semangatnya. TNI garda terdepan kita menjaga garis pertahanan bangsa kita yang paling luar. Penjelasan presiden ini kita perlukan," katanya.
Presiden dalam suratnya ke DPR RI tidak menjelaskan alasan penunjukan Gatot.
"Hanya menjelaskan prosedur. Pak Moeldoko sudah pensiun. Jadi perlu diganti. Mungkin presiden punya maksud lain," kata dia.
Dengan adanya surat tersebut, Pimpinan DPR RI akan membawanya ke rapat pimpinan, selanjutnya akan dibawa ke Badan Musyawarah, lalu diputuskan bagaimana surat itu. "Biasanya Komisi I DPR yang terkait untuk melakukan fit and proper test," demikian Fahri Hamzah.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015
