"Panglima TNI yang baru nanti haruslah sosok yang dapat menjawab tantangan zaman bangsa Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Apalagi zaman globalisasi semakin berpotensi mengancam kedaulatan NKRI," katanya di Jakarta, Selasa.
Dia menjelaskan jika bicara pertahanan, bangsa Indonesia selama 5 tahun ke depan juga musti waspada terhadap potensi perang yang kini metodenya juga sudah terus berubah secara dinamis.
Menurut dia perang tidak melulu terjadi secara konvensional secara simetris namun saat ini perang juga terjadi secara asimetris "assyimetric warfare".
"Perang dilakukan dengan menjadikan 8 aspek kehidupan astagrata sebagai sasaran, seperti ekonomi, sosial, politik, budaya, dan seterusnya," katanya.
Tidak melulu pengerahan fisik secara militer.
Selain itu, ujar dia, ada perang proksi (proxy war), yaitu musuh menggunakan pihak ketiga untuk menyerang kita. Sukamta menjelaskan target perang proxy bisa menyebabkan disintegrasi bangsa seperti lepasnya salah satu wilayah dari NKRI.
"Apalagi sekarang juga terjadi perang siber cyber warfare, meskipun sendi-sendi astagrata kita belum semuanya dilakukan dengan teknologi siber, tapi tidak ada salahnya kita waspada sejak dini," katanya.
Selain itu dia menjelaskan kondisi global, regional maupun lokal terus berubah secara dinamis dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan.
Namun menurut dia setidaknya bisa melihat tren yang terjadi 5 tahun belakangan ini untuk membuat prediksi gambaran 5 tahun ke depan.
"Secara global, peta ekonomi politik sekarang cenderung multipolar," ujarnya.
Dia mengatakan kekuatan dominasi tidak melulu Barat, dunia Timur juga sekarang sudah bangkit seperti Tiongkok dan India.
Menurut dia dua raksasa dunia baru yang sedang bangkit itu sering disebut Chindia (China-India) dan Amerika Serikat juga berusaha menjawab tantangan ini dengan mulai menggeser kekuatan militernya ke kawasan Asia Pasifik.
"Kemudian secara regional Asia, potensi konflik Laut Tiongkok Selatan juga mengintai yang bagaimana pun juga wilayah kedaulatan NKRI juga bisa terkena imbas," katanya.
Politisi PKS itu menilai Indonesia sedang dikepung dan seolah-olah diperebutkan oleh kekuatan-kekuatan dunia seperti Amerika, Eropa, Tiongkok, India, bahkan Australia.
Selain itu, menurut dia, jika bicara soal perbatasan antarnegara, Indonesia dengan Malaysia sering bersitegang terkait wilayah perbatasan.
"Terlebih sebentar lagi kita akan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, kedaulatan musti tambah ditegakkan," katanya.
Dia menjelaskan dengan berbagai tantangan itu diperlukan satu kekuatan TNI yang mantap meliputi tiga matra yaiti AD, AL, AU, bahkan perlu untuk membuat matra ke-4 yaitu matra Angkatan Siber.
Menurut dia agar TNI tetap kuat, maka institusi itu harus bersatu dan solid karenanya selain butuh sosok panglima komprehensif yang mampu menjawab tantangan-tantangan global, regional dan lokal, dibutuhkan juga sosok TNI yang pemersatu.
Sebelumnya Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah memastikan Pimpinan DPR telah menerima surat pengajuan Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai calon Panglima TNI.
"Di atas (surat Presiden Jokowi kepada Pimpinan DPR RI) namanya (Jenderal) Gatot Nurmantyo dari Angkatan Darat," kata Fahri di Gedung Nusantara III, Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan penunjukkan nama Gatot itu tidak melanggar UU no 34 tahun 2004 namun mengubah konsensus yang dibangun oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.
Karena itu, menurut dia, Presiden Jokowi diharapkan menjelaskan alasan penunjukan Gatot tersebut secara spesifik.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015
