Jakarta (ANTARA News) - Kementerian BUMN berupaya meluruskan persepsi di masyarakat soal privatisasi BUMN yang dianggap untuk menutup defisit APBN, namun sejatinya untuk memperbaiki kinerja perusahaan. "Privatisasi tidak mutlak untuk menambal defisit APBN tetapi lebih pada upaya menyehatkan kinerja BUMN yang bersangkutan," ujar Menneg BUMN Sugiharto, pada Paparan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2006, di Jakarta, Rabu. Hal itu diungkapkan Sugiharto menanggapi hasil privatisasi BUMN 2006 sebesar Rp2,1 triliun, dari target APBN 2006 sebesar Rp3 triliun. Sugiharto menjelaskan, privatisasi merupakan salah satu isu faktual dalam pembinaan BUMN pada tahun 2007 selain juga isu pergantian kepemimpinan, dan restrukturisasi utang. "Sesuai UU No.19 Tahun 2003 Tentang BUMN, privatisasi BUMN untuk memperkuat permodalan sehingga dapat meningkatkan target-target keuangan yang ditetapkan. Privatisasi sebagai intrumen APBN juga, tetapi tidak melulu untuk defisit," ujarnya. Dalam mengeksekusi program privatisasi BUMN, tidak mudah dilaksanakan karena harus didukung berbagai aspek seperti waktu (timing), harga (pricing) dan besaran yang akan diprivatisasi (sizing). Pada berbagai kesempatan, ke tiga faktor ini selalu dinyatakan Sugiharto sebagai faktor yang harus diperhatikan pemerintah dalam melakukan privatisasi. Sementara itu Sekretaris Menneg BUMN Muhammad Said Didu, mengatakan, tidak tercapainya target privatisasi Rp3 triliun tidak menjadi masalah. "Tidak ada yang dilanggar, karena pada prinsipnya setoran ke APBN bisa dengan cara lain seperti setoran pajak dan dividen," katanya. Said optimistis pada 2007 perusahaan "plat merah" mampu menyetor kepada APBN lebih tinggi lagi, yang ditunjukkan dengan besaran setoran pajak, setoran dividen maupun yang berasal dari hasil privatisasi. Jika setoran pajak pada 2004 tercatat sebesar Rp39,02 triliun, pada 2005 telah mencapai Rp42,75 triliun, dan pada 2006 diproyeksikan mencapai Rp45,32 triliun. Demikian halnya dengan setoran dividen, pada 2004 mencapai Rp9,82 triliun, pada 2005 sebesar Rp12,84 triliun, sedangkan pada 2006 diperkirakan mencapai Rp21,4 triliun. Sementara setoran privatisasi pada 2004 mencapai Rp3,21 triliun, pada 2005 nihil, sedangkan pada 2006 tercatat Rp2,11 triliun. Pada 2007 pemerintah merencanakan privatisasi 11 BUMN seperti yang pernah dirapatkan dalam Komite Privatisasi.(*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007