Padahal, kata politisi Partai Golkar itu, dirinya bersama Hendrawan Supratiko dari Fraksi PDIP dan Bachtiar Ali dari Fraksi Partai Nasdem sepakat dan bersama-sama membahas perumusan rancangan peraturan DPR tentang UP2DP.
"Terus terang ketika malam ketok palu bahwa rancangan sudah selesai, kami bersyukur dan berharap bahwa itu akan berjalan dengan lancar. Tapi apa yang terjadi, ketika pleno di baleg pagi tadi ada 3 fraksi menolak rancangan peraturan UP2DP itu," kata John di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.
Ditambahkannya, adanya program UP2DP merupakan pemikiran dari PDIP. Namun mereka menolak UP2DP karena tidak sejalan dengan fungsi DPR. "50 persen lebih itu masukan yang kita terima tentang UP2DP dari kawan-kawan PDIP, Hendrawan. Pak Lubis juga hadir tadi malam dalam konsinyering dan berikan kontribusi saat penyusunan rancangan peraturan UP2DP," ungkap politikus asal Sumbar itu.
Sementara menurut John Kenedy, UP2DP itu program yang sangat baik karena bermanfaat langsung untuk rakyat. Yang dikhawatirkan soal penyimpangan anggaran, uangnya dipegang dan jalankan pemerintah.
"Uangnya bukan ditangan kami, bukan anggota dewan jadi Sinterklas, semua melalui pelaksananya pemerintah dan pemda setempat," demikian John Kenedy Aziz.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015
