"RUU tentang perubahan atas UU no 30 tahun 2002 tentang KPK disetujui menggantikan RUU tentang perubahan UU no 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, selanjutnya diusulkan dalam prolegnas prioritas 2016," kata Sareh di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa.
Hal itu dikatakan Sareh dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa siang, yang salah satu agendanya mengesahkan revisi UU KPK masuk dalam Prolegnas prioritas 2015.
Dia menjelaskan pada awalnya Baleg DPR RI belum dapat menyetujui karena UU KPK sudah masuk dalam Prolegnas 2015-2019 dengan nomor urut 63 terlalu mendesak.
Namun pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM, menurut dia berkomitmen melakukan perubajan UU no 30 tahun 2002 dengan beberapa alasan kegentingan.
"Kewenangan penyadapan dengan pelanggaran HAM, penuntutan yang perlu disinergikan dengan kewenangan Kejaksaan," ujarnya.
Selain itu dia menjelaskan alasan kegentingan dari pemerintah yaitu perlunya dibentuk dewan pengawas mengenai pengaturan pelaksanaan tugas pimpinan jika berhalangan dan penguatan pengaturan kolektif kolegial.
Menurut dia karena pemerintah akan memasukkan RUU perubahan UU no 30 dalam prolegnas prioritas 2015, akhirnya Baleg dapat menyetujui usulan tersebut.
Selain itu ujar Sareh, Baleg meminta pada pemerintsh untuk tidak menarik kembali usulan RUU tersebut karena prnambahan atau pengganti RUU prioritas harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPR RI.
Selain itu dia menjelaskan adanya perubahan RUU prioritas di 2015 yaitu pertama, RUU tentang Karantina Hewan disetujui menggantikan RUU tentang Kedaulatan Pangan dan dimasukkan dalam prolegnas prioritas tahun 2015.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015
