Pemerintah diminta buat aturan BBN dari hulu hingga hilir

Pemerintah diminta buat aturan BBN dari hulu hingga hilir

Ilustrasi. Petugas balai penelitian dan pengembangan mengisi bahan bakar bioethanol ke sebuah kenderaan di SPBU khusus bioethanol di Kabupatenn Bengkalis, Riau, Selasa (15/4). Bahan bakar nabati bioethanol Nipah itu merupakan solusi bahan bakar alternatif ramah lingkungan yang memilki kadar emisi rendah dan telah mulai di produksi untuk kebutuhan lokal. (ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid)

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah dihar sepegera mengeluarkan peraturan tentang Bahan Bakar Nabati (BBN) dari hulu hingga hilir sehingga dapat mendukung pengembangan program bio energi dalam jangka panjang, kata pengamat.

Dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis, Chairman Indonesia Institute for Clean Energy Lulu Sumiarso menegaskan pengembangan bio energi atau BBBN harus jangka panjang dan tidak bisa dengan kebijakan sepengal-sepenggal tanpa diikuti aturan lainnya.

"Saya tidak yakin apakah sekarang ada stretegi atau tidak untuk itu perlu dibuat strateginya karena menghadapi energi. Kebijakan tanpa diimbangi peraturan akan menghambat," katanya.

Kebijakan secara menyeluruh hingga ke pemerintah daerah sangat diperlukan karena dukungan pemerintah daerah, menurut Lulu sangat diperlukan terutama untuk memfasilitasi pemasaran bio diesel.

"Pengembangan bio energi ini terkesan mahal jika dibandingkan dengan harga BBM di Jakarta dan Jawa. Akan tetapi jika dibandingkan dengan harga BBM di lokal setempat misalnya Papua tentunya tidak akan mahal," tambah Lulu.

Lulu menambahkan, Pemerintah sudah seharusnya menentukan kemana arah kebijakan energi dan pengembangan bahan bakar nabati (BBN) tersebut sehingga arah peraturan pendukungnya yang ditetapkan bisa terarah. "Harus ada visi energi yang jelas dan menyeluruh mengurangi peran energi fosil," katanya.

Salah isu yang sangat teknis dan krusial adalah mengenai penetapan Harga Indeks Pasar Biodiesel.  Apa pun kalkulasi ekonominya, pembuat kebijakan teknis harus mengingat semangat dasarnya adalah mengembangkan BBN dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor.

Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2015

Menko Maritim dorong produksi massal BBM nabati

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar