“Gapmmi masih optimis apabila pemerintah dapat menjamin tiga hal, yaitu kelancaran pasokan bahan baku bagi industri; adanya kepastian hukum yang konsisten; serta regulasi yang mendukung efisiensi dan bukan sebaliknya," kata Adhi Lukman melalui siaran pers di Jakarta, Jumat.
Selain itu, Gapmmi juga meminta pemerintah untuk memperhatikan masalah kepastian hukum.
Menurut Adhi, kepastian hukum merupakan kunci bagi investasi, dan dalam hal ini industri membutuhkan iklm investasi yang kondusif.
"Hal-hal seperti pencabutan Undang-Undang Sumber Daya Air misalnya menimbulkan ketidakpastian dan berdampak secara langsung pada kelangsungan berusaha di Indonesia," ujar Adhi.
Adhi mengatakan Gapmmi menyambut baik dan mengapresiasi tanggapan positif pemerintah dalam acara dialog tersebut dan upaya untuk mendukung pertumbuhan industri.
Hal tersebut disampaikan Adhi saat berdialog dengan jajaran Pemerintah yaitu Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Kepala BKPM dan Deputi III BPOM guna mendiskusikan kendala-kendala yang sedang dihadapi oleh industri mamin.
Acara dialog ini juga dihadiri oleh para CEO dari perusahaan-perusahaan lokal dan multi nasional serta Kamar Dagang dan Industri dan Asosiasi Pengusaha Indonesia.
Gapmmi dan para CEO industri Mamin bersama Pemerintah sepakat untuk selalu bekerjasama dan berkomunikasi secara intensif dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian agar menuju nilai pertumbuhan industri yang semakin positif dan sehingga tercipta suasana kepastian berusaha.
"Dengan dukungan Pemerintah, Gapmmi siap memasuki pasar bebas, terutama MEA," ujarnya.
Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2015
