Pemerintah harus satu suara dan bicara dengan data, tidak dengan opini oleh masing-masing pejabatnya,"Jakarta (ANTARA News) - Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Abdulhamid Dipopramono meminta agar simpang siur informasi yang diberikan oleh pejabat publik terkait insiden Tolikara di Papua dihentikan dan mengharapkan pemerintah satu suara.
"Pemerintah harus satu suara dan bicara dengan data, tidak dengan opini oleh masing-masing pejabatnya," katanya di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, pada era informasi saat ini, siapapun bisa menyebarkan berita sesuai versi dan kepentingan masing-masing. Apalagi media sosial yang saat ini sangat beragam bentuknya dan real time penyebarannya, maka sulit dicegah arusnya.
Di media sosial, menurut dia, sangat gampang suatu berita kecil berefek bola salju yang membesar dan menggelinding meskipun itu berita yang salah.
"Mereka tidak bisa disalahkan. Yang paling penting adalah dari sisi pemerintah sebagai penyelenggara negara, tidak boleh para pejabatnya membuat pernyataan yang berbeda-beda yang menjadikan informasi semakin simpang siur sehingga tidak ada kejelasan kebenaran dan membuat publik bingung," katanya.
Menurut dia, karena persoalan Tolikara adalah di ranah politik, hukum, dan keamanan, maka peran Menteri Koordinator Polhukam Tedjo Edhi Purdijatno sangat menentukan.
Mestinya, menurut dia, Menko Polhukam segera memanggil menteri dan pejabat lembaga terkait untuk koordinasi, mendapatkan masukan, menganalisis, dan menyatukan sikap.
"Mendagri, Kapolri, Gubernur Papua, Panglima TNI, Kepala BIN, bahkan Menteri Agama harus dikoordinasi segera oleh Menko Tedjo," katanya.
Selain itu, menurut dia, juga perlu koordinasi dengan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Ia mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Agama Lukman Hakim, Panglima TNI Gatot Nurmantio, dan Kapolri Badrodin Haiti yang langsung mendatangi lokasi.
Selain itu menurut dia, upaya pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF) baik oleh pemerintah maupun tokoh-tokoh masyarakat juga diperlukan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. Namun anggota TPF harus heterogen komposisinya agar tidak menimbulkan kecurigaan dan masalah baru.
"Selanjutnya, keterangan atau informasi resmi seharusnya dekeluarkan oleh TPF ini atau pejabat pemerintah yang ditunjuk atas laporan TPF. Pejabat pemerintah jika mengeluarkan pendapat harus satu suara berdasarkan data yang diperoleh dari TPF, jangan beropini atas masukan sumber masing-masing yang belum jelas konfirmasinya," katanya.
(M041/A013)
Pewarta: Muhammad Arief Iskandar
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015
