Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi V DPR, Nizar Zahro, mengatakan, dia sudah meminta kepada pemerintah melalui agar pembangunan jaringan kereta super cepat Jakarta-Bandung dibatalkan.

"Berdasarkan keadaan ekonomi kita yang lemah dan proyek itu membutuhkan investasi sekitar 5,5-6,5 miliar dolar sementara kita harus hemat dolar dalam menekan kurs rupiah yang melemah terhadap dolar," kata Zahro, di Gedung DPR, Jakarta, Senin.

Dari dua proposal Jepang dan China alias Tiongkok tetap masih melibatkan APBN. Pemerintah kemudian menetapkan dana APBN tidak akan dipakai untuk itu. 

"Dengan sangat rendah hati saya memohon kepada presiden dan menteri BUMN agar dibatalkan, baik yang super cepat atau agak cepat, karena kondisi ekonomi kita harus berhemat dolar," kata politisi Partai Gerindra itu.

Menurut dia, Jepang akan menanamkan pengaruhnya dengan menguasai peran strategis dengan kereta api cepat yang merupakan bisnis strategis. Jepang ingin mempertahankan kepentingan produsen mobilnya di indonesia.

China juga punya kepentingan geopolitik kalau tol laut masuk tingkat 2, sementara kereta cepat di tingkat 3. 

China, katanya, mau mengajari Indonesia di level terendah namun bunga yang mereka tawarkan 2 persen tenor 40 tahun. China juga akan mempertahankan potensi ekspor negaranya di indonesia.

"Saya lebih setuju mendukung mengembangkan tol laut karena termasuk tingkat ke 2 apalagi kita negara kepulauan," kata dia, 

Ditambahkan dia, kalau menteri BUMN masih bersikeras melanjutkan pembangunan kereta cepat itu berarti kita akan kembali ke level terendah tingkat 3.

"Apalagi menteri koordinator perekonomian menyatakan, proposal kedua negara itu sama-sama menggunakan APBN, maka lebih baik dibatalkan, dialihkan untuk membangun desa seluruh Indonesia," kata dia. 

Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2015