"Bencana asap tahun ini terparah sepanjang sejarah Indonesia, karena itu kita memang perlu mengambil langkah-langkah konkret cepat ke depan supaya tak terulang, di antaranya meningkatkan anggaran kehutanan," kata Edhy di Jakarta, Senin.
Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan siap mendorong pemerintah pusat meningkatkan alokasi anggaran untuk Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dari Rp6,2 triliun menjadi Rp9,8 triliun tahun depan guna mencegah kebakaran hutan.
Alokasi anggaran tersebut juga ditujukan untuk penyediaan peralatan dan fasilitas pendukung yang dibutuhkan untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan secara efektif.
Edhy mengatakan tambahan anggaran yang mencapai Rp3,5 triliun pada 2016 akan mengoptimalkan upaya untuk melindungi hutan, terutama wilayah hutan khusus seperti lahan gambut.
Komisi IV DPR sebelumnya telah menaikkan alokasi anggaran kehutanan bidang pencegahan dari Rp3 miliar menjadi Rp200 miliar.
"Dari dana tersebut sudah dianggarkan sebanyak Rp110 miliar sebagai pencegahan wilayah hutan khusus," katanya.
Ketersediaan peralatan dan fasilitas pendukung penting dalam pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Selama ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan pemerintah kabupaten/kota mengeluhkan terbatasnya peralatan dan fasilitas pendukung upaya pemadaman kebakaran hutan.
"Jika dibutuhkan, sebaiknya ada insentif atau dana hibah dari pemerintah pusat untuk kabupaten/kota yang keuangannya tidak memadai," kata Edhy.
Pewarta: Desi Purnamawati
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2015
