"Jika betul berkantor di tempat terdampak asap itu bagus sekali, karena memang di tempat tersebut, termasuk juga di Kalimantan, Papua dan lain sebagainya, kehadiran presiden sangat diperlukan," kata Agus di Jakarta, Kamis.
Agus mengatakan dengan berkantor di wilayah terdampak asap, presiden bisa secara langsung memberikan arahan dan kebijakan-kebijakan khusus.
"Karena kepala negara dan pemerintahan harus betul-betul mengendalikan seluruh permasalahan apalagi dalam posisi seperti ini," terang Agus.
Sebelumnya, Tim Komunikasi Presiden Ari Dwipayana dalam situs resmi Sekretariat Kabinet, setkab.go.id, menyebutkan Presiden Jokowi berkantor di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, selama beberapa hari ke depan.
Tujuannya adalah selain untuk mengerjakan tugas-tugas kenegaraan, juga untuk memastikan pemadaman kebakaran hutan dan lahan serta penanganan warga yang terdampak kabut asap semakin efektif, terutama pelayanan tanggap darurat pada bidang kesehatan, pendidikan dan bantuan sosial berjalan dengan baik.
Selain itu, Presiden juga ingin mengetahui langkah-langkah preventif dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan, serta penegakan hukum terhadap pembakar lahan dan hutan.
DPR sendiri berencana membentuk Panitia Khusus bencana asap yang menurut Agus Hermanto sudah disetujui delapan fraksi, meliputi PDI Perjuangan, Gerindra, PAN, PKS, Demokrat, PPP, Golkar dan PKB.
"Kemarin surat rancangan pansus sudah diserahkan kepada saya, mayoritas teman-teman khususnya Komisi IV dan lintas fraksi lebih banyak yang mendukung pansus," urai Agus.
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2015
