Jumlah tersebut meningkat dibandingkan BDF 2014 yang diikuti 85 negara peserta.
"Ini merupakan bukti komitmen dan keinginan negara-negara untuk melakukan pertukaran penerapan demokrasi dan mengadopsi nilai-nilai demokrasi itu sendiri," tutur Menlu dalam pernyataan pers usai pembukaan BDF 2015 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis.
Penyelenggaraan BDF kali ini, kata dia, juga dilingkupi dengan peristiwa spesial yaitu saat Indonesia sedang melaksanakan pilkada serentak, sehingga para delegasi dapat melihat langsung proses pemilu demokratis di Indonesia.
Sejak dibentuk pada 2008, ajang demokrasi tahunan untuk kawasan Asia Pasifik itu telah menghasilkan kerja sama dan kegiatan-kegiatan konkret dalam mempromosikan demokrasi di kawasan.
Selama 2015, "Institute for Peace and Democracy" (IPD) sebagai badan pelaksana BDF telah menyelenggarakan 13 kegiatan dalam mempromosikan demokrasi di antaranya di Mesir, Fiji, Myanmar, Tunisia, Libya, Palestina, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam.
Kegiatan yang dilakukan IPD berupa program "capacity building" dalam bentuk dialog, seminar, pelatihan, dan kunjungan pemilu bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga masyarakat di negara-negara tersebut.
"Salah satu inisiatif terbaru dari IPD adalah pelaksanaan civil society forum dan media forum yang dilakukan beriringan dengan BDF. Untuk yang pertama kalinya BDF yang merupakan pertemuan antarpemerintah sudah memulai kultur baru untuk melakukan interaksi langsung dengan lembaga masyarakat dan media," ujar Menteri Retno.
Indonesia sendiri, tuturnya, sejak Januari-Desember 2015 telah menyelenggarakan hampir 50 pertemuan internasional untuk lebih aktif mempromosikan demokrasi di kawasan maupun di dunia.
Mengutip perkataan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat membuka BDF ke-8, Menlu menegaskan kembali bahwa demokrasi merupakan alat untuk mencapai tujuan.
"Dalam menegakkan demokrasi dan mengajak orang-orang mengadopsi nilai-nilai demokrasi, tidak bisa dilakukan dengan cara-cara yang tidak demokratis karena kita harus menghormati keunikan dan kondisi setiap negara dalam menjalankan demokrasi," tutur Menlu.
Pewarta: Yashinta Difa P
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2015
