... harus ada laporan dan laporan itu harus dimulai Desember ini...Jakarta (ANTARA News) - Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, mengatakan instruksi presiden (inpres) Asian Games 2018 di Jakarta-Palembang akan keluar dalam waktu dekat.
"Kemungkinan Desember ini akan diterbitkan dan inpres ini nantinya yang akan memayungi semua kementerian/lembaga untuk bekerja lebih cepat," kata dia, dalam keterangannya, di Jakarta, Jumat.
Presiden Jokowi, kata dia, memutuskan Asian Games 2018 ini hajat nasional maka semua pihak termasuk kementerian/lembaga, masyarakat, DPR harus bersatu-padu dalam satu tekad mempersiapkan sebaik mungkin.
Satu-satunya Asian Games di mana Indonesia menjadi tuan rumah adalah pada 1962, dan tinggalan kemegahan pelaksanaan Asian Games 1962 itu masih ada, di antaranya Gelora Bung Karno, satu dari sangat sedikit stadion sepakbola berstandar internasional pada jamannya, yang bisa dibangun Indonesia.
Setelah itu tidak pernah ada lagi.
Tim penilai dari Komite Olimpiade Asia telah menginspeksi persiapan Indonesia untuk melaksanakan Asian Games 2018. Alhasil, mereka memberi lampu kuning, dan menilai persiapan baru kurang dari 30 persen saja.
Yang menarik, sepakbola sebagai olahraga paling populer sejagad raya dan secara tradisi menjadi cabang olahraga yang dimainkan segera setelah upacara pembukaan dan pada upacara penutupan, menjadi masalah di Indonesia.
Pemerintah membekukan PSSI dan hal ini menjadi perhatian serius dan khusus di mata FIFA, induk olahraga ini di tingkat dunia yang sangat berwibawa itu.
FIFA tidak mau mengakui apapun pertandingan dan kompetisi resmi sepakbola Indonesia, termasuk Piala Jenderal Sudirman 2015, hasil kolaborasi pemerintah dengan Markas Besar TNI, sekedar untuk mengisi kekosongan kompetisi sepakbola nasional.
Sampai kini konflik PSSI dan pemerintah belum ada titik penyelesaian konkretnya. FIFA masih menunggu.
Pada sisi lain, kasus saham dalam rekaman PT Freeport Indonesia juga membuat hubungan pemerintah dan petinggi DPR menjadi berjarak secara serius, padahal hak anggaran ada di tangan DPR.
"Hal ikhwal yang terkait dengan kendala, penganggaran, hibah wisma atlet, GBK, dan semuanya harus segera dicarikan jalan keluar jangan sampai pemerintah terkesan tidak memulai maka harus ada laporan dan laporan itu harus dimulai Desember ini," kata Nahrawi.
Pewarta: Aubrey Fanani
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2015
