Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007
Ratusan Madrasah Diniyah Cianjur Terlantar
- Sabtu, 17 Februari 2007 23:10 WIB
Cianjur (ANTARA News) - Kabupaten Cianjur, Jabar, dikenal sebagai kota Gerbang Marhamah (Gerakan Masyarakat Berakhlakul Karimah), ternyata ratusan Madrasah Diniyyah (MD) terlantar dan banyak diantaranya sudah gulung tikar.
Ketua Forum Masyarakat Peduli Madrasah dan Pesantren (FORPEMAS) Kabupaten Cianjur, KH Nurfalah, kepada ANTARA News di Cianjur, Sabtu, menyebutkan setidaknya 411 MD yang sempat eksis di Kabupaten Cianjur kini telah banyak yang beralih fungsi karena tidak ada yang mengelola antara lain akibat minimnya perhatian masyarakat dan Pemkab Cianjur.
"Kita memang sangat prihatin hanya sedikit MD yang masih bisa berjalan, di beberapa tempat MD sudah hilang karena tidak mendapat perhatian," kata Nurfalah.
Padahal kata Nurfalah Kabupaten Cianjur dikenal sebagai kota Gerbang Marhamah, sehingga seharusnya memberikan ruang yang baik terhadap eksisnya lembaga-lembaga pendidikan keagamaan seperti MD sehingga Perda Gerbang Marhamah tidak sekedar menjadi "lipstik" saja tanpa ada program yang nyata.
"Dari pada hanya sekedar hiasan sebaiknya memang Perda Gerbang Marhamah itu dihapus saja karena tidak ada apa-apanya," kata Nurfalah.
Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Cianjur, Iwan Permana SH, mengungkapkan pendapat yang sama, bahkan ia mengatakan Perda Gerbang Marhamah tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi sehingga sudah sepatutnya ditolak.
"Sejak awal kita memang sudah memberikan pendapat kalau Perda semacam itu tidak akan berarti apa-apa buat masyarakat. Karena tidak aplikatif dan terlampau umum, apalagi didalamnya tak ada satupun sanksi jika ada masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap Perda itu," jelas Iwan saat menjadi pembicara dalam diskusi yang diselenggarakan Badan Pemenangan Pemilu (BAPILU) DPC PDIP Kabupaten Cianjur, Sabtu.
Salah satu contoh tidak aplikatifnya Perda itu, kata Iwan, ialah soal keharusan siswa memiliki ijazah MD, sementara MD tidak mendapat perhatian baik perangkat dan bangunannya bahkan dana MD itu tidak "tercover" dalam APBD.(*)
