Jakarta (ANTARA News) - Setara Institute menilai bahwa pandangan anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR dalam sidang pengambilan keputusan dugaan pelanggaran etika oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto menujukkan adanya manuver politik baru para anggota MKD.

Sebagian besar anggota asal partai-partai Koalisi Merah Putih (KMP) justru berpendapat adanya pelanggaran dengan kategori berat.

"Perubahan konstelasi yang tidak linier dengan sikap dan pendapat sebelumnya dari para anggota MKD asal partai-partai KMP tidak perlu diapresiasi, karena dengan memilih pendapat adanya pelanggaran berat, maka MKD harus membentuk panel ahli untuk memutus pelanggaran dan sanksi bagi Novanto," kata Ketua Setara Institute Hendardi, dalam siaran persnya, Rabu.

Menurut Hendardi, dengan membentuk panel ahli, maka para pembela Novanto memiliki ruang dan waktu manuver yg lebih luas dan panjang.

"Termasuk menggunakan tangan panel ahli untuk menyelamatkan Novanto," ungkap Hendardi.

Ia menyebut cara tersebut merupakan bentuk politik buying time untuk mencari ruang-ruang politik baru. 

"Komposisi pandangan umum yang seolah-olah ingin memperbaiki citra itu merupakan manuver busuk untuk menipu rakyat. Sembilan sembilan anggota MKD yang sudah menyatakan pelanggaran sanksi sedang, harus tetap konsisten hingga pengambilan keputusan terjadi," jelasnya.

"Cukup kegaduhan ini diakhiri dengan mencopot Novanto dari kursi Ketua DPR. Selanjutnya, biarkan proses hukum didorong dan bekerja untuk memastikan adanya perbuatan melawan hukum," tegasnya.

Pewarta: Monalisa
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2015