Jakarta (ANTARA News) - Indonesia harus segera mengadopsi program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang merupakan kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Abad Millenium (MDGs) yang dicanangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Paket program SDGs harus segera ditindaklanjuti. Jangan sampai kita tergagap-gagap seperti pada pelaksanaan program MDGs," kata Menko Kesra dan Pengentasan Kemiskinan periode 1997-1998 Prof Dr Haryono Suyono kepada pers di Jakarta, Rabu.

Dr Haryono mengemukakan keterangan tersebut sehubungan telah berakhirnya pelaksanaan paket program MDGs yang dilanjutkan dengan paket program SDGs untuk masa 15 tahun yang akan datang sesuai keputusan Sidang Majelis Umum PBB di New York, 26 September 2015.

Menurut Ketua Yayasan Damandiri itu, selama 15 tahun terakhir pemerintah dan masyarakat di seluruh dunia melaksanakan sebuah konsep pembangunan yang diputuskan PBB tahun 2000 dalam skema MDGs.

Paket pembangunan itu memberikan fokus kepada upaya pengentasan kemiskinan dan kelaparan, perhatian terhadap masalah kesehatan, pendidikan, ketidaksetaraan gender, dan kelestarian lingkungan.

Meski demikian, karena berbagai alasan, keberhasilan pembangunan MDGs sangan variatif. Banyak negara dapat mencapai target MDGs, namun banyak pula negara, termasuk Indonesia, yang mengalami kendala untuk mencapai target pada akhir 2015.

Namun pengalaman pengembangan program global MDGs merangsang banyak negara tetap berminat mengembangkan skema baru yang disebut "SDGs" yang kemudian diputuskan pada KTT Pembangunan Berkelanjutan PBB di New York pada 26 September 2015.

Pihak Indonesia yang hadir pada konferensi tersebut adalah Wapres Jusuf Kalla. Dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB itu, Wapres menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen penuh mengadopsi pembangunan berkelanjutan PBB.

Wapres juga menegaskan bahwa program Pemerintah Indonesia sama dengan Program Pembangunan Berkelanjutan PBB yang intinya mengintegrasikan program internasional itu ke dalam program pemerintah. Hanya saja, Indonesia harus lebih mempertajam program pengentasan kemiskinan.

"Namun ketika kembali ke Indonesia, Wapres tidak sempat menyinggung soal SDGs sebagai hasil dari Sidang Majelis Umum PBB itu karena di dalam negeri ketika itu pemerintah sedang disibukkan dengan masalah asap akibat kebakaran hutan," katanya.

Mantan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang juga pernah menjadi Menteri Kependudukan itu juga menilai Indonesia kurang berhasil melaksanakan program MDGs karena pemerintahan baru melaksanakannya pada lima tahun dari 15 tahun program yang dicanangkan PBB itu.

"Mumpung sekarang ini baru merupakan tahun pertama pelaksanaan SDGs, kita berharap pemerintah segera menindaklanjuti paket program SDGs itu dengan melaksanakan sosialisasi melalui media massa secara masif dan instruksi dari pusat ke daerah-daerah," katanya.

Ia menambahkan melalui program SDGs, maka kemiskinan harus bisa dikurangi sampai angka nol.

Pewarta: Aat Surya Safaat
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016