"Bukan pemerintah mempersulit. Tapi biar semua aman sesuai dengan aturan yang ada. Apalagi ada bantuan dari APBN untuk swasta murni," kata Kepala Komunikasi Publik Kemenpora, Gatot S Dewa Broto di Jakarta, Senin.
Menurut dia, ada tiga syarat yang harus segera dipenuni oleh manajemen Sirkuit Sentul dalam hal ini Tinton Soeprapto yaitu harus menyiapkan master plan secara lengkap. Bahkan pihak Kemenpora memberikan contoh master plan untuk Asian Games 2018.
Selain master plan adalah manajemen Sirkuit Sentul harus segera menyelesaikan kontrak termasuk dengan Dorna sebagai pemilik MotoGP. Pemerintah meminta kontrak dilakukan karena Kemenpora tidak akan bertanggung jawab dengan resiko jika semuanya tidak sesuai aturan main.
Yang ketiga adalah surat pernyataan terkait dengan kepemilikan Sirkuit Sentul. Surat pernyataan tersebut harus ditandatangani oleh Direktur Utama Tinton Soeprapto dan Komisaris Utama Hutomo Mandala Putra (Tommy).
"Surat pernyataan adalah harga mati. Pola ini sama dengan yang kami (Kemenpora) aplikasi pada kasus Stadion Lebakbulus. Ini kami lakukan agar keduanya bertanggung jawab jika masalah hukum dikemudian hari," kata pria yang juga Deputi Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora itu.
Demi keluarnya Keppres MotoGP, Kemenpora meminta pihak manajemen Sirkuit Sentul untuk segera menyelesaikan semua persyaratan yang diajukan. Pemerintah memberikan waktu satu pekan kepada manajemen sirkuit satu-satunya di Indonesia itu.
Sebelumnya Indonesia mendapatkan kepastian dari Dorna untuk menjadi tuan rumah salah satu seri kejuaraan MotoGP 2017. Segala persyaratan untuk merealisasikan kejuaraan tersebut mulai disiapkan. Apalagi kontak paling lambat harus dilakukan pada 31 Januari.
Kemenpora tidak sendiri dalam mengawal kejuaraan yang rencananya akan digelar di Indonesia selama tiga tahun berturut-turut itu. Kementerian Pariwisata juga dilihatkan. Bahkan CEO Dorna juga sudah pernah bertemu langsung dengan Menteri Pariwisata Arief Yahya.
Pewarta: Bayu K
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2016
