Jakarta (ANTARA News) - Kinerja kabinet belum maksimal karena ada perkiraan terjadi rivalitas antarmenteri yang justru menghambat upaya meningkatkan kinerja pemerintah di berbagai bidang. Demikian pendapat Ketua Fraksi PDIP DPR Tjahjo Kumolo dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk "Perlukah Reshuffle Sekarang?" di Gedung Parlemen Senayan Jakarta, Jumat. Tjahjo mengemukakan, solusi dengan cara reshuffle (perombakan) kabinet diprediksi akan mengakhiri rivalitas antarmenteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Harmoni dan koordinasi antarmenteri selama ini dinilai sangat lemah dengan banyaknya kasus di pemerintah pusat. "Sejak dua tahun lalu banyak yang sudah mengetahui bahwa hubungan antarmenteri tidak harmonis, termasuk hubungan antara Mensesneg Yusril Ihza Mahendra dengan Sekkab Sudi Silalahi. Jadi kalau soal ketidakharmonisan di dalam kabinet, itu bukan hal baru," katanya. Menurut Tjahjo, disharmonis hubungan antarmenteri tersebut terjadi, selain karena lemahnya koordinasi, juga sebagai akibat pembentukan kabinet pelangi yang bersifat dagang sapi. Ke depan, kata dia, yang harus menjadi partai pendukung utama presiden adalah parpol besar. "Ini kalau presidennya berasal bukan dari parpol mayoritas, akibatnya terjadi kompromi politik antar parpol pendukung SBY di dalam kabinet. Seharusnya kalau tujuannya perbaikan sejak kemarin harus total reshuffle," katanya. Ketua Fraksi Partai Bintang Pelopor Demokrasi (PBD) DPR Jamaluddin Karim menambahkan, sejumlah departemen dan lembaga negara memang perlu dirasionalisasi. Banyak lembaga negara dan departemen membuat kinerja pemerintah tumpang tindih dan tak efektif. "Presiden perlu mengevaluasi pola hubungan antarlembaga negara dan departemen. Kebanyakan lembaga negara saat ini tak efektif," katanya. Menurut Jamaluddin, tiap departemen atau lembaga tinggi pemerintah tersebut terkesan ingin memperkuat posisi dan kewenangannya, sehingga masing-masing ingin berkuasa. Ia mencontohkan, bukti kurang efektifnya banyak lembaga negara adalah kisruh antara Mensesneg Yusril Ihza Mahendra dengan Ketua KPK Taufiequrrahman Ruki. "Demikian pula adanya lembaga pemerintahan yang tumpang tindih seperti Menkokesra dengan Mensos," katanya. Pengamat politik asal UI Boni Hargens menilai, Presiden harus segera membubarkan departemen atau lembaga tinggi negara yang tak efektif dan efisien. "Lembaga-lembaga itu hanya menghabiskan uang negara. Kementrian yang dibentuk SBY terlalu gemuk, sehingga terlalu banyak biaya," katanya. Akibatnya, kata Boni, pemerintahan ini tak bisa berjalan dengan baik dan kepentingan rakyat terabaikan. Maka wajar saja bila masyarakat saat ini tak percaya lagi dengan pemerintah.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007