Tiongkok mengklaim sebagian besar Laut Tiongkok Selatan, mencakup wilayah tempat perdagangan dunia senilai lebih dari 5 triliun dolar Amerika berlayar setiap tahunnya. Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina dan Taiwan juga mengklaim wilayah yang sama.
Kapal penghancur bersenjata peluru kendali USS Curtis Wilbur melintas dekat Pulau Triton di Kepulauan Paracel. Pentagon menyebutnya sebagai tantangan terhadap usaha-usaha Tiongkok, Taiwan dan Vietnam untuk membatasi hak-hak dan kebebasan bernavigasi.
Menurut Reuters, pemerintah Tiongkok yang bergerak dengan cepat untuk mencela pelayaran itu pada Sabtu, mengatakan bahwa Amerika Serikat melakukan hal yang berbahaya dan tidak bertanggung jawab.
"Apa yang mereka sebut sebagai rencana kebebasan bernavigasi dan langkah-langkah yang telah ditegakkan oleh Amerika Serikat selama beberapa tahun pada nyatanya tidak sejalan dengan hukum internasional yang diakui secara umum," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lu Kang dalam sebuah pengarahan berita singkat harian.
Itu juga "mengabaikan sejumlah kedaulatan negara-negara pesisir beserta hak-hak keamanan dan maritim, merusak perdamaian dan stabilitas regional secara serius," tambahnya.
"Intinya adalah untuk mendorong hegemoni maritim Amerika Serikat atas nama kebebasan bernavigasi, yang telah selalu ditentang oleh sebagian besar komunitas internasional, terutama beberapa negara-negara berkembang. Apa yang telah dilakukan Amerika Serikat itu berbahaya dan tidak bertanggung jawab," ujar Lu.
Lu juga mengatakan bahwa salah satu penyebab utama militerisasi Laut Tiongkok Selatan adalah Amerika Serikat yang memainkan kebebasan bernavigasi dan menyebabkan ketegangan.
Angkatan Laut Amerika Serikat melakukan latihan yang serupa pada Oktober dimana kapal peghancur bersenjata peluru kendali USS Lassen berlayar dekat salah satu pulau buatan Tiongkok yang juga menimbulkan teguran dari Beijing.
(Ian/KR-MBR/M016)
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2016
