Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah telah merampungkan Rancangan Teknis Rinci (Detail Engineering Design/DED) rencana pemindahan infrastruktur Porong ke lokasi yang lebih aman dari gangguan lumpur tambang PT Lapindo Brantas. "Sudah rampung, tinggal menunggu hasil rapat dengan Menko Perekonomian yang rencananya dilaksanakan besok," kata Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto di sela-sela rapat dengar pendapat dengan Pansus Tata Ruang DPR, Kamis. Dalam rapat tersebut akan diputuskan hasil final penanganan lumpur Lapindo apakah tetap ditangani tim seperti saat ini dengan beban Lapindo atau dibentuk semacam badan atau otorita khusus dengan beban pemerintah dan Lapindo. Menurut Djoko, apabila diputuskan rencana relokasi disetujui dengan beban APBN, maka pekerjaan dapat segera dimulai bahkan tender dapat segera dilaksanakan segera karena prinsipnya DED sudah selesai. Dalam DED tersebut telah disiapkan untuk memindahkan ruas jalan tol, arteri Porong, rel kereta api, jaringan pipa gas, air minum, dan listrik dalam suatu trase sepanjang 11 kilometer dengan lebar 100 meter, ungkap Menteri PU. Mengenai lahan, kata Menteri PU, sudah tidak ada masalah setelah Gubernur Jawa Timur dan Bupati Sidoarjo melakukan pendekatan kepada masyarakat yang lahannya terkena pekerjaan relokasi termasuk besaran ganti rugi. Menteri menyatakan keyakinan pekerjaan relokasi infrastruktur di Porong dapat dituntaskan dalam waktu setahun karena pemerintah akan mengacu penyelesaian Tol Cipularang yang melibatkan sejumlah kontraktor yang dibagi dalam beberapa paket pekerjaan. "Paling cepat dengan sistem paket itu dapat diselesaikan dalam waktu satu tahun, namun kalau tidak dapat diselesaikan paling lambat dua tahun," ujarnya. Dalam rapat juga akan dibahas keputusan untuk mencabut Perpres yang selama ini merupakan payung hukum Tim Nasional untuk menangani lumpur yang sejauh ini belum berhasil ditangani, katanya. Menurut Menteri, soal Lapindo ini harus segera diputuskan karena terkait dengan nasib masyarakat yang semakin menderita karena kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, termasuk yang selama ini memanfaatkan infrastruktur di kawasan tersebut. Rapat terakhir tersebut juga membahas penanganan infrastruktur pasca banjir di Jakarta termasuk langkah-langkah penanganan yang saat ini tengah dikerjakan agar perekonomian tetap berjalan, kata Menteri PU. (*)

Copyright © ANTARA 2007