"Kalau Kalijodo tidak sekedar lokalisasi tapi lebih dari sekedar itu, maka mungkin pendekatannya harus lebih komprehensif," kata Mensos di Samarinda Kalimantan Timur, Sabtu.
Dia mencontohkan seperti penutupan lokalisasi di Jayapura yang diawali dengan riset dari kampus dan baru disosialisasikan dengan tokoh agama serta tokoh pemuda dan pihak yang berada di lokalisasi.
"Jadi memang ada proses kemudian ada opsi-opsi lain seperti pemberian pelatihan keterampilan. Seperti dulu di Kramat Tunggak saya berproses sangat lama, artinya seluruhnya bertahap," tambah dia.
Mensos menceritakan bahwa ia ikut serta dalam proses penutupan lokalisasi di Kramat Tunggak Jakarta Utara sejak 1992, begitu juga dengan lokalisasi Dolly di Surabaya yang sudah berproses sejak 1994.
"Kalau Kalijodo harus lebih komprehensif karena ada penggusuran disitu ada indikator miras, ada indikator kemungkinan peredaran napza jadi cukup kompleks memang disana," katanya.
Proses yang dilakukan untuk penutupan antara lain ada sosialisasi, penyuluhan, dan disiapkan opsi-opsi bagi para eks PSK untuk melanjutkan hidup lebih baik.
Dalam penanganan selama ini Kementerian Sosial memberikan pendampingan dan pelatihan keterampilan serta bantuan Usaha Ekonomi Produktif sebesar Rp3 juta, jadup Rp900 ribu selama 90 hari dan transportasi lokal sehingga total bantuan RP5.050.000.
Saat ini Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan penutupan lokalisasi prostitusi di Kalijodo berawal dari peristiwa tabrakan mobil fortuner yang menyebabkan sejumlah orang meninggal karena diketahui sebelumnya mereka berkunjung ke Kalijodo pada awal Februari 2016.
Diketahui lokalisasi tersebut sudah lama berdiri menempati tanah negara yang diperuntukkan sebagai ruang terbuka hijau.
Akhirnya Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk mengembalikan fungsi lahan sebagai RTH sehingga lokalisasi terpaksa di tutup dengan membongkar bangunan yang direncanakan pada Senin 29 Februari 2016.
Pewarta: Desi Purnamawati
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2016
