Namun, kelompok itu menuduh pemerintahan Presiden Bashar al-Assad sedang bersiap meningkatkan peperangan untuk memperkuat posisi mereka dalam perundingan.
Menurut Reuters, pembicaraan yang ditengahi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu akan dilangsungkan di Jenewa, dua pekan setelah kesepakatan gencatan senjata mulai diterapkan.
Pembicaraan pada Senin tersebut bertepatan dengan peringatan lima tahun konflik di Suriah.
Kesepakatan gencatan senjata dilaporkan telah mengurangi kekerasan kendati belum dapat menghentikan pertempuran. Kekerasan lebih lanjut dilaporkan terjadi di Suriah pada Jumat.
Komite Perundingan Tinggi (HNC) mengatakan kelompoknya akan hadir dalam perundingan sebagai bagian dari "komitmennya terhadap upaya internasional dalam menghentikan pertumpahan darah di Suriah serta menemukan penyelesaian politik".
Namun menurut pernyataan yang dikeluarkannya pada Jumat, kelompok itu mengecilkan kemungkinan bisa mencapai kesepakatan dengan pemerintah Suriah dalam mengakhiri perang di negara itu. Peperangan telah menewaskan lebih dari 250.000 orang dan menyebabkan krisis pengungsi di Timur Tengah dan Eropa.
Rusia mengatakan pihaknya berharap bahwa sekutunya, pemerintah Suriah, akan hadir dalam perundingan kendati Damaskus belum secara terbuka menyatakan akan datang.
Menteri luar negeri Suriah diperkirakan akan mengumumkan posisi pemerintahannya soal perundingan itu pada Sabtu.
Perundingan perdamaian yang digelar dua tahun lalu buyar karena kedua pihak tidak menyepakati agenda. Pada saat itu, Damaskus ingin memusatkan pembicaraan pada upaya memerangi terorisme sementara oposisi ingin pembahasan dipusatkan pada masalah peralihan pemerintahan.
Terorisme adalah istilah yang digunakan pemerintah Suriah untuk menyebut pemberontakan.
Pembicaraan terbaru ditujukan untuk memusatkan perhatian pada pengaturan politik Suriah di masa depan, undang-undang dasar baru serta pemilihan umum, kata utusan PBB Staffan de Mistura.
Kelompok oposisi mengatakan pihaknya menginginkan agar pembicaraan diarahkan pada pembentukan badan pemerintahan sementara dengan kekuasaan eksekutif penuh.
(T008)
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2016
