Jakarta (ANTARA News) - Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR meninjau Pasar Yaik dan Buluh di Semarang, Rabu, terkait program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank BUMN  dalam  pemberdayaan ekonomi masyarakat.

"Hasil pantauan kami di lapangan, program KUR sudah berjalan dengan baik, meskipun ada kolateral (penjaminan) tetapi tidak terlalu signifikan. Mungkin pertimbangan bank agar ada rasa tanggung jawab untuk mengembalikan" kata Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR Farid Al Fauzi, di Pasar Yaik, Semarang, dalam keterangan tertulis Humas DPR, Jumat.

Menurut politisi F-Hanura ini, Bank BUMN ke depan seharusnya mempertimbangkan kembali mengenai kolateral, karena akan memberatkan rakyat kecil. Ke depan, pertimbangan bisnis yang telah mereka bangun juga dapat dijadikan acuan pemberian pinjaman,

"Hal ini akan saya sampaikan kepada para direksi BUMN pada saat rapat kerja nanti" ungkap politisi asal Dapil Jatim XI.

Mengenai relokasi pasar, kata Farid, penataan itu memang menjadi hak prerogatif pemda, tapi perlu diperhatikan jangan sampai ada pihak ketiga yang bermain. Apalagi kalau lahan ini sampai dijadikan mall.

"Jika nantinya relokasi pasar dijadikan alasan untuk kepentingan investor besar, nantinya akan berhadapan dengan kami, karena pasar ini menghidupi ratusan orang " tegasnya.
 
Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi VI Adang Daradjatun juga mengapresiasi kinerja dari bank BUMN dengan program KUR nya.

Namun, menurut Adang,  program jangan hanya selesai dari banyaknya partisipasi masyarakat meminjam uang di Bank namun perlu adanya pendampingan yang kuat terhadap mereka.

"Setelah saya meninjau di pasar ini, ada juga pedagang yang takut untuk meminjam uang di bank, menurut saya ini adalah persoalan mental, harus ada spirit yang kuat kepada mereka. Makanya saya mengusulkan agar pendampingannya diperkuat" kata Adang saat diwawancarai.

Direktur Manajemen Risiko BRI, Randi Anto mengatakan, Pemerintah telah menetapkan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 9 persen mulai 4 Januari 2016, dari sebelumnya 12 persen. Kebijakan ini dilakukan untuk mendorong pengembangan sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).

 
Ditambahkannya, KUR terdiri dari KUR Mikro, KUR Ritel, dan KUR TKI. Besaran KUR yang disalurkan berbeda-beda tergantung jenis KUR dan bank penyalur KUR. Sebagai contoh BRI. KUR Mikro BRI adalah Kredit Modal Kerja  Investasi dengan plafond sampai Rp 25 juta.

Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2016