"Anak-anak, keluarga dan orang-orang yang bersimpati dengan Siyono bila tidak ditangani dengan baik bisa menjadi bibit-bibit radikalisme baru," kata Syafii dalam rapat dengar pendapat Komisi III dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di Jakarta, Rabu.
Politisi Partai Gerindra itu mengatakan BNPT perlu mendefinisikan terorisme secara jelas. Pemaknaan terorisme yang tidak jelas, bahkan bermakna ganda, bisa menimbulkan hal yang berbahaya di masyarakat.
Dari definisi tersebut, Syafii mengatakan Densus 88 juga perlu membuat prosedur standar operasional dalam penanganan terorisme. Apalagi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan terdapat 121 terduga teroris yang tewas tanpa melalui proses hukum sejak Densus 88 berdiri.
"Program deradikalisasi akan terbantu kalau Densus 88 memiliki prosedur standar operasional yang jelas dalam menangani terorisme. Bila tidak ada perbaikan, program deradikalisasi hanya akan menjadi omong kosong," tuturnya.
Syafii juga menyoroti BNPT yang cenderung mengidentikkan terorisme dengan Islam. Hal itu terlihat dalam nota-nota kesepahaman BNPT yang mayoritas dengan organisasi-organisasi Islam.
"Tidak ada agama yang mengajarkan teror. Mengapa teroris identik dengan Islam? Di dalam Islam tidak ada ajaran untuk menjadi teroris," katanya.
Pewarta: Dewanto Samodro
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
