Presiden Myanmar bebaskan 83 tahanan politik

Presiden Myanmar bebaskan 83 tahanan politik

Presiden baru Myanmar, Htin Kyaw (kiri), dan pemimpin partai Liga Nasional untuk Demokrasi, Aung San Suu Kyi, tiba di parlemen di Naypyitaw, Rabu (30/3/2016). (REUTERS/Stringer)

Yangon, Myanmar (ANTARA News) - Presiden Myanmar, Htin Kyaw, memberi pengampunan terhadap 83 tahanan politik, kata pejabat, Minggu, berselang beberapa pekan sejak pemerintah yang tidak ada kaitan dengan militer itu memegang pemerintahan untuk pertamakalinya dalam setengah abad.

Surat perintah yang ditandatangani Htin, Sabtu, menyebutkan, pengampunan tersebut dimaksudkan sebagai "Rekonsiliasi nasional dan perdamaian jiwa" yang merupakan bagian dari perayaan tahun baru Myanmar.

"Sejauh yang saya tahu, (mereka yang sudah dibebaskan) adalah orang-orang yang dipandang oleh kelompok kanan sebagai tahanan politik," kata pejabat tinggi penjara yang tidak bersedia disebutkan namanya karena tidak berwenang untuk berbicara kepada awak media, kepada Reuters.

Di antara mereka yang dibebasakan terdapat empat wartawan dan seorang petinggi surat kabar Unity Journal yang dijatuhi hukuman sepuluh tahun penjara dan kerja paksa pada 2014 karena melaporkan berita tentang dugaan pabrik senjata kimia militer, katanya.

Pemerintah baru oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan tokoh oposisi, Aung San Suu Kyi, mantan tahanan telah membebaskan atau membatalkan tuntutan bagi 282 orang yang didakwa melakukan kejahatan politik, sejak mengambil kursi kekuasaan pada 1 April.

NLD menyerbu kancah kekuasaan melalui pemilu nasional pada 1 November, menggantikan pemerintan yang berkedok sipil, ketika para jenderal memegang kekuasaan pada 2011.

Militer masih menguasai sejumpah posisi penting misalnya pertahanan luar nergi, keamanan nasional serta pemerintahan lokal.

Dengan pembebasan itu masih terdapat beberapa tahanan politik yang menghadapi dakwaan dari pemerintah sebelumnya.

Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2016

Jokowi tekankan pentingnya keamanan di Rakhine State

Komentar