Jakarta (ANTARA News) - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR menyatakan lembaga perwakilan rakyat harus terus membangun sistem penegakan etika yang kuat di lingkup anggota dewan guna meminimalisir penyimpangan.
"Kalau semua langkah pencegahan sudah dilakukan, akan meminimalisasi penyimpangan," kata Ketua Ketua MKD Surahman Hidayat dalam Seminar Nasional bertema Sistem Penegakan Etika Lembaga Perwakilan yang diselenggarakan Mahkamah Kehormatan Dewan di Jakarta, Senin.
Ia mengatakan kesadaran etik setiap anggota dewan dapat dilakukan melalui beberapa langkah termasuk edukasi, sosialisasi atau bahkan peringatan.
"Perlu dikembalikan kepada kesadaran etik. Kadang-kadang orang baru sadar setelah jedot. Jedot ini kan dapat sanksi, baru mikir," kata Surahman.
Menurut dia, sanksi diberikan bukan untuk menista atau mempermalukan anggota dewan melainkan untuk mengembalikan kesadaran etiknya sebagai orang yang dipilih oleh rakyat.
Penegakan etika, lanjutnya, juga tidak terlepas dari masih tingginya persepsi minor publik terhadap lembaga perwakilan rakyat.
"Persepsi minor rakyat terhadap lembaga perwakilan masih tinggi. Berbagai media tidak pernah absen memberitakan jika ada anggota dewan yang melakukan pelanggaran baik etika maupun hukum," katanya.
Oleh karena itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera ini menilai diperlukan kerja sama antara lembaga kehormatan dewan agar terciptanya penegakan etika yang kokoh di kalangan anggota dewan.
Pewarta: Try Reza Essra
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
