Rapat kerja komisi yang membawahi bidang pendidikan yang berlangsung di Gedung DPR/MPR/DPD RI di Jakarta, Selasa tersebut juga mendorong agar Mendikbud dapat menuntaskan permasalahan terkait guru yang lainnya.
"Penyelesaian guru honor, Komisi X DPR RI meminta Kemendikbud berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait penyeimbangan jumlah rasio guru dan siswa sehingga terjadi pemerataan kebutuhan guru di daerah disesuaikan dengan sistem penerimaan guru honorer," kata pimpinan rapat kerja Sutan Adil saat menyampaikan kesimpulan rapat.
Sementara itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menyatakan penyesuaian rasio guru dengan siswa di daerah memang memerlukan koordinasi dan pembahasan dengan kementerian dan lembaga lainnya.
Hasil rapat kerja lainnya, terkait dengan guru yaitu membahas mengenai proses sertifikasi guru.
Komisi X DPR RI meminta agar upaya peningkatan mutu pendidikan melalui sertifikasi guru, biaya yang ada tidak menjadi beban guru melainkan menjadi tanggungjawab pemerintah.
"Sertifikasi tidak dikenakan pungutan biaya kepada guru tapi ditanggung oleh pemerintah," kata Sutan membaca kesimpulan rapat kerja.
Data Kemendikbud jumlah guru honorer di Tanah Air. Pada 1999, jumlah guru honorer berjumlah 84.000, namun melonjak menjadi 812.000 pada 2015.
Rasio untuk guru SD yakni satu berbanding 14, kemudian SMP satu berbanding 13, SMA satu berbanding 14, dan SMK satu berbanding 12.
Pewarta: Panca Hari Prabowo
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
