"Berarti bisa tanda tangan satu kontrak saja untuk delivery jalur yang lebih panjang dari yang tadinya harus sign 2-3 kontrak yang pasti lebih mahal. Dengan begitu harga gas di tujuan bisa lebih murah," kata pengamat energi dari Universitas Indonesia, Berly Martawardaya di Jakarta, Rabu.
Pendapat sama dikemukakan Ketua Alumni Akademi Minyak dan Gas, Ibrahim Hasyim yang mengatakan bahwa penggabungan PGN ke Pertamina akan membuat utilisasi infrastruktur gas nasional akan lebih optimal.
Kemampuan badan usaha untuk menambah infrastruktur pipa gas juga akan menjadi lebih besar. "Biaya investasi maupun operasi akan lebih efisien bagi kedua badan usaha," kata dia.
Menurut Ibrahim, harga gas yang harus dibayarkan masyarakat akan menjadi lebih murah karena pemanfaatan bersama fasilitas akan meningkatkan volume aliran dan "toll fee" bisa menurun. "Semakin besar volume yang mengalir akan semakin besar toll fee yang turun," katanya.
Sementara Direktur Eksekutif Indonesian Essential for Services Reform, Faby Tumiwa mengatakan pembentukan holding BUMN energi bisa membantu untuk mengkoordinasi pembangunan pipa gas dan fasilitas penyimpanan serta fasilitas pendukung lainnya. "Penggabungan ini membuat modal keduanya lebih kuat dan menghindari adanya persaingan," katanya.
Kementerian BUMN telah memutuskan menjadikan Pertamina sebagai induk usaha (holding) BUMN di sektor energi. PGN, yang 57 persen sahamnya dikuasai negara, akan menjadi salah satu anak usaha holding BUMN energi tersebut. Kementerian BUMN menargetkan pembentukan holding BUMN energi bisa dituntaskan pada tahun ini.
Mekanisme penggabungan PGN ke Pertamina hingga saat ini masih dalam proses diskusi. Sambil peraturan pemerintah terkait penggabungan tersebut, Pertamina yang ditunjuk sebagai induk usaha akan memastikan dari sisi operasional.
Tim gabungan, yang terdiri dari Pertamina dan PGN akan melakukan pemetaan lokasi pipa-pipa infrastruktur gas, baik transmisi maupun distribusi yang ada.
Pewarta: Faisal Yunianto
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
