Hal itu diungkapkan Kepala LAPAN, Thomas Djamaludin selaku Ketua Delegasi RI pada Debat Umum Sidang ke-59 Komite PBB bagi Penggunaan Antariksa untuk Tujuan Damai / The United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (UNCOPUOS) yang dilaksanakan di Wina, demikian Counsellor KBRI Wina, Dody Kusumonegoro kepada Antara London, Kamis.
Thomas Djamaludin lebih lanjut menekankan kerjasama internasional yang mengedepankan keterlibatan seluruh negara dan berkelanjutan akan mendukung peningkatan kapasitas di bidang teknologi keantariksaan bagi negara-negara berkembang.
Hal tersebut tidak hanya mendukung perkembangan kegiatan keantariksaan, namun juga berkontribusi bagi pencapaian tujuan agenda pembangunan global. Pada kesempatan tersebut, Thomas Djamaludin juga menyampaikan rencana LAPAN meluncurkan Low Earth Orbit microsatellite ketiga pada 20 Juni 2016 di Satish Dawan Space Center SHAR India.
Misi satelit tersebut terkait medium resolution 4 band imager, Automatic Identification System (AIS), dan Earth Magnetic Measurement. Atas rencana tersebut, Indonesia mengundang negara-negara untuk bekerja sama dalam pemanfaatan data satelit. Pertemuan ke 59 UNCOPUOS berlangsung hingga tanggal 17 Juni dipimpin Mr. David Kendall dari Kanada dihadiri lebih dari 200 delegasi negara anggota dan peninjau pada UNCOPUOS.
Pertemuan membahas beberapa agenda, antara lain pemanfaatan teknologi ruang angkasa bagi pembangunan berkelanjutan, space debris, penggunaan sumber tenaga nuklir di antariksa, dan kegiatan keantarikasaan secara berkelanjutan. Pada sesi kali ini, isu yang mengundang perhatian pertemuan yaitu penyusunan pedoman kegiatan keantarikasaan secara berkelanjutan (draft guidelines on long terms sustainability of outer space activites - LTS) dan mandat Pokja LTS yang berakhir pada sesi ke 59 COPUOS.
Dari 29 draft pedoman yang dibahas sejak tahun 2015 oleh Pokja LTS, baru diperoleh kesepakatan prinsip terhadap 15 draft pedoman. Italia, Belgia, Perancis, Inggris, Kanada, Swedia, Slowakia, Brasil, dan Kosta Rika menginginkan agar 15 draft pedoman pertama dapat diadopsi pada sesi ke 59 UNCOPUOS.
Sementara Rusia, Aljazair, RRT dan Afrika Selatan menentang usulan tersebut dan menginginkan penyelesaian menyeluruh atas draft pedoman. Dalam pandangannya, Indonesia menekankan pentingnya kesepakatan secara komprehensif, dan perpanjangan mandat Pokja LTS agar dapat menyelesaikan pembahasan semua draft pedomansecara keseluruhan.
UNCOPUOS dibentuk pada tahun 1959 sebagai forum multilateral dalam mendorong penelitian, pertukaran informasi serta perkembangan iptek dan hukum internasional di bidang keantariksaan. UNCOPUOS pada saat ini beranggotakan 83 negara anggota PBB, termasuk Indonesia.
Pada forum tersebut, Indonesia menjadi anggota sejak tahun 1973 aktif antara lain dengan menyuarakan perlunya dorongan pengembangan kapasitas melalui bantuan teknis bagi negara-negara berkembang guna menjembatani jurang teknologi keantariksaan antara negara maju dan negara berkembang.
Pewarta: Zeynita Gibbons
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2016
