"Kami ingin tahu sejak kapan vaksin dipalsukan, siapa distributornya, siapa saja pelayanan kesehatan yang terlibat, kemudian apa muatan dari vaksin palsu, termasuk jejaring yang digunakan. Besok harus ada kejelasan," ujar Wakil Ketua Komisi IX Ermalena di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu.
Kementerian Kesehatan, menurut Erma, harus memberikan laporan secara lengkap mengenai fasilitas kesehatan, distributor dan jaringan yang terlibat peredaran vaksin palsu. "Kemudian kalau ada pelayanan kesehatan yang terbukti memang terlibat, sanksi apa yang diberikan Kemenkes. Karena ini menyangkut kesehatan anak bangsa," tutur dia.
Kemudian, BPOM, diharapkan menginformasikan dari sisi pengawasan, mulai dari tantangan yang dihadapi hingga kebutuhan anggarannya. "Kami harus tahu dari sisi pengawasan. Apakah anggaran kurang atau cukup. Kalau cukup mengapa bisa ada seperti ini. Kalau kurang, di mana kurangnya," kata Erma.
Dia menilai, ketidakjelasan fakta mengenai vaksin palsu selama ini selain pihak instansi terkait tak memberikan data lengkap, juga karena belum terbentuknya satgas vaksin palsu.
"Kalau kemarin belum jelas karena satgas belum bekerja. Salah satu yang diminta Komisi IX adalah laporan lengkap, dari satgas tentang upaya-upaya yang selama ini sudah dilakukan," pungkas Erma.
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2016
