Makassar (ANTARA News) - Tim Mabes Polri akhirnya turun tangan untuk menginvestigasi insiden berdarah penyerangan kantor Satpol PP di kantor Balikota Makassar mengakibatkan satu orang anggota polisi tewas dan puluhan lainnya luka-luka dalam peristiwa itu.

"Sementara ini tim dari Mabes melakukan pemeriksaan terhadap oknum anggota yang terlibat dalam penyerangan Minggu dini hari kemarin," ujar Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Frans Barung Mangera di Makassar, Senin.

Barung menyebutkan seluruh oknum anggota Sabhara Polda Sulsel yang melakukan penyerangan pada Minggu (7/8) dini hari itu sedang diperiksa intensif untuk diketahui apa motif sebenarnya melakukan penyerangan di kantor Pemerintah Daerah menyebabkan nyawa Bribda Michael Abraham melayang.

Sedangkan sejumlah anggota Satpol PP Kota Makassar yang sebelumnya ditahan pihak kepolisian akhirnya dilepaskan setelah diambil keterangan, dan lima diantaranya diduga pelaku masih diamankan di markas Brimob Polda Sulselbar demi menjaga keamanan dan keselamatan.

"Lima oknum anggota Satpol PP yang diduga terlibat dalam insiden itu diamankan ke markas Brimob demi menjamin keselamatan dan keamanan mereka, agar semuanya bisa menahan diri," ujar dia.

Sebelumnya, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo meminta agar proses hukum yang melibatkan aparat kepolisian dengan melakukan penyerangan ke Balai Kota Makassar harus objektif dan tidak berat sebelah.

Kendati persoalan ini ditangani institusi kepolisian sendiri sebagai penegak hukum, pihaknya berharap tidak adanya perlakukan hukum yang tidak berimbang meski pemicu awal oknum pelakunya dari almamater Polri.

"Tidak boleh ada penanganan pada masalah ini berat sebelah. Semua harus berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku, semua harus berjalan objektif," harap Gubernur Sulsel dua priode itu

Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri juga menurunkan tim untuk membantu melakukan penyelidikan dan pendampingan usai penyerangan puluhan polisi ke kantor Balai Kota Makassar.

"Atas insiden kemarin, Kemendagri turunkan tim sebanyak lima orang untuk selidiki kronologis kejadian sekaligus membantu Satpol PP dalam proses hukum," ujar Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto di Balai Kota usai pertemuan.

Tim dari Kemendagri yang diutus diantaranya Direktur Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, Asrullah, Kasubdit Perlindungan Hak Sipil dan HAM. Harjana dan Kepala Seksi Administrasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bimo Aryo telah melakukan pertemuan dengan pejabat Pemkot.

"Saya tetap pada komitmen, saya tetap melakukan upaya untuk membela Satpol PP jika sudah memasuki ranah hukum,"ungkap pria disapa akrab Danny Pomanto ini.

Ia menegaskan Satpol PP secara hukum hanya menjaga kantor dari gangguan pihak lain yang mencoba memasuki kantor Balai Kota dengan cara brutal apalagi merusak sejumlah fasilitas dan kendaraan bermotor

"Inikan posisi menjaga keamanan, kalau ada insiden mereka bela diri. Mereka melakukan penyerangan kantor Balai Kota juga tanpa diketahui pimpinannya dan hanya dilakukan secara person saja," tegas dia.

Diketahui, insiden tersebut bermula dari cekcok antara Satpol PP Kota Makassar dengan dua angota Polisi satuan Shabara Polrestabes Makassar saat berlangsungya acara nikah massal di Anjungan Pantai Losari. Kala itu terjadi adu mulut dan berujung perkelahian kecil antara dua anggota Sabhara Polrestabes Makassar dan anggota Satpol PP Makassar.

Tidak terima direndahkan, oknum polisi tersebut bersama rekan-rekannya kemudian diduga melakukan penyerangan di kantor Satpol PP Balai Kota Makassar yang saat itu pasukan Satpol PP sudah berada di markasnya. Meski diserang Satpol tetap bertahan, akibatnya sejumlah kaca kantor dan puluhan motor dan sejumlah mobil rusak.

Pewarta: Darwin Fatir
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2016