Surat rekomendasi dari pemerintah itu tertanggal 9 September dengan nomor S. 2844/MENPORA/IX/2016 dan ditandatangani oleh Menpora Imam Nahrawi saat ini sudah tersebar luas. Lokasi kongres sendiri berbeda dengan lokasi yang ditetapkan PSSI yaitu di Makassar, 17 Oktober.
"Iya betul ada surat tersebut, dan itu rekomendasi dari pemerintah karena adanya surat permintaan dari PSSI. Karena ada permintaan maka hak pemerintah juga memberikan sikap. Ini bukan paksaan," kata Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Gatot S Dewa Broto dalam pesan layanan singkat kepada media di Jakarta, Minggu.
Dalam surat rekomendasi yang beredar dijelaskan bahkan, surat dari pemerintah ini merupakan balasan dari surat yang dikirimkan oleh PSSI dengan nomor 557/UDN/286/VII-2016 tanggal 16 Agustus perihal permohonan rekomendasi penyelenggaraan Kongres PSSI.
Untuk itu, pemerintah dalam suratnya menjelaskan jik menyambut gembira rencana penyelenggaraan Kongres PSSI tanggal 17 Oktober dengan harapan kongres tersebut dapat berlangsung sesuai instruksi Presiden Joko Widodo agar reformasi sepak bola Indonesia bersifat total dan komprehensif.
Namun demikian, searah dengan harapan pemerintah tersebut, rekomendasi hanya akan diberikan seandainya pelaksanaan Kongres PSSI tersebut diselenggarakan di Yogjakarta dengan alasan sebagai wujud reformasi PSSI untuk kembali ke titik nol mengingat Yogjakarta adalah tempat lahirnya PSSI.
Penunjukan Yogjakarta, dalam surat tersebut ditegaskan, sebagai tempat penyelenggaraan kongres merupakan momentum reformasi total persepakbolaan nasional Indonesia dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional beserta peraturan pelaksanaannya.
"Poinnya sudah clear, bahwa kewenangan rekomendasi itu diberikan atas surat permintaan dari PSSI. Sekali lagi tidak ada perintah apalagi intervensi. Tetapi substansi pemindahan kota ini semata-mata karena pemerintah mengingatkan PSSI untuk kembali ke titik nol di tempat lahirnya PSSI," kata Gatot menambahkan.
Pria yang juga Kepala Komunikasi Publik Kemenpora itu menjelaskan, regulasi yang diberikan hanya dua sifatnya yaitu dipatuhi atau dilanggar. Jika dilanggar pihak pemerintah dalam hal ini Kemenpora tidak akan mengeluarkan rekomendasi pelaksanaan Kongres PSSI.
Kongres PSSI saat ini sudah memasuki tahapan banding bagi bakal calon yang tidak lolos verifikasi. Sebelumnya, Komite Pemilihan mengumumkan jika ada delapan calon Ketua Umum PSSI yang dinyatakan lolos seleksi dari jumlah awalnya 16 orang.
Untuk posisi wakil ketua umum ada 17 orang yang lolos dari 24 orang yang diajukan. Sementara itu posisi anggota Komite Eksekutif (EXCO) ada 57 orang dari 67 orang yang diajukan oleh anggota PSSI.
Pewarta: Bayu Kuncahyo
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2016
