Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan bahwa jangan ada yang mempersulit proses pengambilan keputusan di bidang pertambangan dan energi.

"Saya ingatkan, jangan ada yang mempersulit, agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan bisa mencapai enam persen," kata Luhut yang juga menjadi Plt Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta, Selasa.

Prediksi tersebut, menurutnya, berdasarkan data bahwa pada tahun depan pemasukkan dana dari investor luar negeri ke Indonesia akan jauh lebih besar daripada Januari awal 2016. Sebagian besar pemasukkan juga dihasilkan dari tax amnesty yang dirasa telah berhasil diterapkan di Indonesia.

"Dari tax amnesty tersebut bisa digunakan untuk pengembangan pertambangan dan energi, maka Kementerian ESDM harus siap dengan inovasi-inovasi yang bisa diterapkan," kata Luhut.

Ia juga meminta kepada para pegawai Kementerian ESDM untuk bekerja secara profesional serta tidak melakukan praktek politis praktis, agar bisa meraih hasil yang maksimal.

"Semua bekerja dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing, semua harus punya kompetensi, tunjukkan dengan baik, jika anda ahli dalam hal minyak dan gas, tunjukkan dengan cara bisa melakukan pengambilan keputusan dengan baik. Saya yang bertanggung atas keputusan tersebut, sepanjang sesuai dengan aturan perundangan yanga ada," kata Luhut.

Selain itu, ia juga mengharapkan, revisi Peraturan Pemerintah No 77 tahun 2014 tentang Mineral dan Batu bara yang mengatur tentang kontrak pertambangan dapat segera diselesaikan.

"Saya harap minggu ini sudah finalisasi, saya bisa janjikan lebih cepat dari perkiraan," katanya.

Selebihnya, ia menjelaskan bahwa draft revisi sudah ada, dan juga sudah dilaporkan kepada presiden, namun masih ada beberapa hal yang perlu dicocokkan. Hingga sekarang masih dikaji agar tertata secara adil bagi banyak pihak, seperti kepentingan pemerintah, rakyat Indonesia dan juga investor.

Pewarta: Afut Syafril
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2016